Medan, Sinata.id – Pemprov Sumatera Utara mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Berkolaborasi dengan perbankan, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan inklusi keuangan sekaligus percepatan hilirisasi produk lokal melalui akses pembiayaan yang lebih luas.
Hingga 31 Oktober 2025, realisasi KUR di Sumut telah mencapai Rp13,4 triliun dengan total 327.678 debitur. Angka ini mendekati target tahunan pemerintah provinsi sebesar Rp15 triliun.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindio Sirait, dalam temu Pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (19/11/2025).
Menurut ia, percepatan KUR tidak hanya mengandalkan permodalan dari bank. Pemprov juga melakukan pembenahan menyeluruh pada sektor UMKM—mulai dari legalitas usaha, perbaikan manajemen, hingga peningkatan produktivitas.
Salah satu strategi yang ditempuh yakni business matching, forum yang mempertemukan pelaku usaha dan lembaga keuangan untuk mempercepat proses penilaian kelayakan.
“Melalui business matching, bank bisa melihat langsung UMKM yang punya potensi. Pemerintah juga membantu pengurusan NIB, izin usaha, hingga tata kelola pembukuan agar usaha lebih tertib,” ujarnya.
Dari sisi sektor usaha, perdagangan menjadi penyerap KUR terbesar dengan total penyaluran Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan Rp389 miliar.
Naslindio menyampaikan pentingnya hilirisasi, terutama karena pertanian masih menjadi sektor dominan di Sumut.
Ia mencontohkan pengolahan jagung menjadi pakan, beras menjadi tepung beras, hingga cabai dan tomat yang diolah menjadi saus.
“Kalau hilirisasi berjalan, nilai tambah produk lokal meningkat dan industri pengolahan ikut tumbuh,” ujarnya.
Dari level kabupaten/kota, Deliserdang mencatat penyaluran KUR tertinggi sebesar Rp1,6 triliun, disusul Kota Medan Rp1,4 triliun, Simalungun Rp1 triliun, dan Langkat Rp900 miliar.
Sementara itu, daerah dengan penyerapan terendah adalah Nias Barat Rp18 miliar dan Gunungsitoli Rp27 miliar. Penyaluran terbanyak berasal dari BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut.
Naslindio juga menyoroti kondisi kredit macet UMKM yang relatif rendah. NPL UMKM hanya 2,5 persen, jauh di bawah NPL sektor konstruksi yang mencapai 7 persen. Ia menyebut hal ini sebagai indikator bahwa UMKM masih memiliki daya bayar dan kepercayaan yang baik di mata perbankan. (*)
