Sinata.id – Keputusan diplomatik besar lahir di tengah gejolak Timur Tengah. Inggris, Kanada, Australia, dan terbaru Portugal, secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Langkah berani ini diumumkan menjelang Sidang Umum PBB dan dipandang sebagai upaya menghidupkan kembali solusi dua negara yang kian memudar.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan, pengakuan ini bukan sekadar simbolis. “Kami bertindak untuk menjaga peluang perdamaian. Tanpa Palestina yang layak dan Israel yang aman, dunia hanya menyaksikan lingkaran kekerasan,” ujarnya dalam pernyataan video, dikutip Senin (22/9/2025).
Tekanan terhadap London meningkat sejak Juli, ketika Starmer menyatakan pengakuan resmi akan diberikan jika Israel gagal membuat langkah substantif menuju perdamaian.
Di Ottawa, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyampaikan pesan serupa.
Melalui akun X, ia menulis bahwa Kanada menawarkan kemitraan untuk membangun masa depan damai bagi kedua negara.
Pernyataan Carney menegaskan bahwa pengakuan Palestina bukan bentuk dukungan terhadap kelompok bersenjata, tetapi pemberdayaan bagi pihak yang menginginkan hidup berdampingan.
Berita Terkait: Israel Telah Tewaskan 65 Ribu Warga Palestina
Australia tak ketinggalan. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut pengakuan ini sebagai bagian dari gerakan internasional terkoordinasi.
“Hari ini, Persemakmuran Australia mengakui hak sah rakyat Palestina untuk memiliki negara berdaulat,” ucapnya.
Menyusul ketiganya, Portugal melalui Menteri Luar Negeri Paulo Rangel menegaskan sikap serupa, menuntut gencatan senjata segera dan mengingatkan Hamas tidak boleh memegang kendali atas Gaza.
Langkah keempat negara Barat itu terjadi di tengah serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Pengakuan ini dipandang sebagai sinyal tegas bahwa opini global kian bergeser, konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan militer.
Namun, keputusan tersebut menyulut kemarahan para menteri garis keras Israel.
Jangan Lewatkan: Jepang Tidak Mengakui Negara Palestina, Diduga Karena Tekanan AS
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir mendesak aneksasi cepat atas Tepi Barat, menyebut pengakuan ini “tindakan anti-Israel” yang harus dibalas.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bahkan menyatakan masa ketika negara-negara Barat menentukan masa depan Israel “telah berakhir”, menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk bertindak.
Langkah diplomatik ini menandai momen penting menjelang Sidang Umum PBB.
Pengakuan negara Palestina oleh kekuatan Barat utama bisa memperbarui momentum solusi dua negara yang selama ini mandek.
Di sisi lain, perlawanan dari kubu kanan Israel menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih terjal. (A46|AFP|VOA)
