Jakarta, Sinata.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana berfokus mengembangkan 50 kota prioritas sepanjang periode 2025-2029.
Rencananya kota-kota tersebut dirancang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).
Dody mengatakan, langkah ini merupakan visi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pembangunan yang merata pada tahun 2045, demi mencapai kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat.
Menurut Dody, saat ini PU sedang merancang 50 kota dan kabupaten prioritas dengan visi menyeimbangkan pertumbuhan antara Jawa dan wilayah lainnya.
“Satu bangsa, banyak pusat; satu visi, banyak suara,” kata Dody.
Dalam paparannya, Dody mengatakan pengembangan 50 kota prioritas terdiri atas 10 kawasan metropolitan, 4 usulan kawasan metropolitan, 36 kota prioritas non-metropolitan, dan 4 kota kecil berkarakter khusus.
Misalnya, di jajaran kawasan metropolitan terdapat Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, hingga Semarang. Sementara empat usulan wilayah metropolitan lainnya mencakup Pekanbaru, Yogyakarta, Surakarta, dan Malang.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah kota tematik seperti kota industri, kota wisata, kota perdagangan, kota pendidikan, hingga kota kecil berkarakter khusus. Contohnya Kabupaten Tana Toraja (Makale), Kabupaten Maluku Tengah (Banda Neira), Kabupaten Pulau Morotai (Daruba), dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Anggi).
Lebih lanjut, Dody mengatakan, kota-kota di Indonesia berkontribusi sekitar 45,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Namun, pertumbuhan yang pesat juga membawa berbagai tekanan bagi masyarakat.
“Tarif juga meningkat, permukiman menurun, mobilitas melambat. Kita tidak bisa hanya membangun lebih banyak jalan – kita harus membangun lebih banyak masa depan,” ujarnya.
Dia menambahkan sejumlah tantangan masih membayangi berbagai daerah, seperti banjir di Semarang, kekeringan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan banjir di Bali.
“Kondisi ini menunjukkan pentingnya mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, infrastruktur bukan hanya mesin pertumbuhan, tetapi juga penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan jaminan sosial. []
