Pematangsiantar, Sinata.id – Serapan belanja modal atau sering disebut belanja pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pematangsiantar, sangat rendah. Cuma 8,45 persen dari Rp 73,022 miliar.
Sementara, dari sisi belanja pegawai untuk membayar gaji ASN, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN dan lainnya di Dinas PUTR, anggaran yang terserap cukup tinggi, yakni, 65,14 persen dari Rp 5,756 miliar. Serapan dua jenis belanja itu, terhitung sejak 1 Januari 2025 hingga 11 September 2025.
Rendahnya serapan anggaran belanja modal pada Dinas PUTR Pematangsiantar, menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar. Pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Pematangsiantar, Komisi III DPRD meminta Dinas PUTR mengoptimalkan kinerjanya, dapat menjadi rekomendasi DPRD Pematangsiantar.
Usulan agar menjadi rekomendasi DPRD, disampaikan juru bicara Komisi III DPRD Pematangsiantar Alex Damanik, Rabu 17 September 2025 pada Rapat Gabungan Komisi kepada Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Frengki Boy Saragih.
“Disarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, agar mengoptimalkan kinerjanya. Melihat betapa rendahnya serapan anggaran pada belanja modal sampai kepada triwulan ketiga, serapan anggaran tersebut masih dibawah 10 persen,” ucap Alex Damani, anggota dewan dari Partai Perindo.
Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar Cindira mengatakan, Kadis PUTR Sofian Purba SSos beralasan, rendahnya serapan anggaran dampak dari transisi kepala daerah (wali kota), dari Susanti Dewayani ke Wesly Silalahi. Serta dampak dari efisiensi anggaran.
Terkait kinerja pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak optimal, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Lingga mendesak Wali Kota Pematangsiantar segera mengevaluasi jabatan Kadis PUTR yang saat ini diemban Sofian Purba.
“Dievaluasilah kinerja Kadis PUTR Sofian Purba. Lalu tempatkan sosok yang layak dan kredibel, serta yang mampu bekerja optimal, sehingga mampu menyerap anggaran belanja modal sesuai dengan target per triwulannya,” tandas Timbul Lingga SH.
Sementara, sesuai data realisasi anggaran pada Dinas PUTR yang diterima Komisi III DPRD Pematangsiantar, masih banyak anggaran belanja modal yang serapannya nol (diduga belum dikerjakan).
Sejumlah kegiatan anggaran yang serapannya dilaporkan masih nol, tidak sedikit berupa program kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan publik. Seperti, kegiatan anggaran pembangunan atau pemeliharaan jembatan (belanja modal jembatan) sebesar Rp 400 juta, realisasinya nol.
Begitu pula dengan belanja rambu-rambu lalulintas sebesar Rp 978,8 juta, nasibnya sama dengan belanja modal jembatan. Lalu, masih nol juga serapan untuk belanja modal tugu/tanda batas.
Sedangkan untuk belanja modal jalan, Rp 46,7 miliar yang sudah dikerjakan dan dibayarkan cuma Rp 1,5 miliar. Sedangkan belanja irigasi Rp 5,4 miliar, realisasinya hanya 796,3 juta. Lalu, untuk belanja modal bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana Rp 5,3 miliar, realisasi hanya Rp 199,5 juta. (*)
