Pematangsiantar, Sinata.id – Gelombang kritik ditujukan kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pematangsiantar usai menyinggung soal kesehatan hingga menyarankan Walikota Wesly Silalahi untuk cuti dari selama tiga bulan dari kepemimpinannya.
Pernyataan itu pun direspons publik yang menganggap sebagai bentuk kebablasan Fraksi Golkar yang dinilai hanya ingin mencari sensasi politik ketimbang menyuarakan aspirasi rakyat.
Dosen Universitas Nomensen Pematangsiantar, Hendra Simanjuntak, menyatakan pendapatnya bahwa sikap Fraksi Golkar tidak memiliki urgensi sama sekali.
“Tidak ada urgensinya fraksi menyoroti kesehatan WalikKota. Itu bukan ranah politik, melainkan ranah medis. DPRD seharusnya fokus pada fungsi utama, yaitu pengawasan kebijakan publik dan pembangunan daerah, bukan pada kondisi pribadi seorang pejabat,” ujarnya dihubungi Sinata.id Kamis (25/9/2025).
Menurut Hendra, ulah Fraksi Golkar ini justru melecehkan marwah DPRD dan membuat lembaga wakil rakyat terlihat sebagai tempat melampiaskan opini pribadi yang tidak berdasar.
“Kalau DPRD dipakai untuk menyerang pribadi, apalagi dengan isu yang tidak relevan, maka masyarakat semakin kehilangan kepercayaan. DPRD harusnya jadi lembaga terhormat, bukan arena gosip politik,” pungkasnya.
Pemerhati Pondang Hasibuan, juga melayangkan kritik yang sama. Ia menyebut Fraksi Golkar telah mencederai etika politik sekaligus menyalahgunakan forum resmi DPRD.
“Ini pelecehan politik. Tidak ada dasar hukum bagi DPRD untuk menilai kesehatan kepala daerah. Itu murni ranah medis. Kalau fraksi tetap ngotot mengangkat isu ini, berarti mereka memang menjadikan DPRD sebagai panggung sensasi, bukan wadah memperjuangkan rakyat,” ujar dia.
Dikatakannya, bila DPRD terus membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataan tidak berdasar, masyarakat punya hak moral untuk mengingatkan bahkan mengecam keras sikap wakil rakyat yang menyimpang dari tugas dan fungsinya.
“Fraksi Golkar harus belajar menjaga marwah DPRD. Kalau tidak, mereka akan dicatat publik sebagai fraksi yang paling sering bikin gaduh dan merusak kepercayaan rakyat,” tandas Pondang.
Sebagaimana dalam rapat paripurna DPRD membahas P-APBD 2025 yang digelar pada Rabu (23/4/2025), juru bicara Fraksi Golkar Sri Rahmawati meminta agar Wesly Silalahi beristirahat selama beberapa waktu dan melimpahkan wewenang kepada Wakil Walikota herlina.
Partai Pohon Beringin itu beralasan kesehatan walikota yang menurun dalam beberapa waktu belakangan.
“Karena kami melihat kemampuan fisik Walikota kurang sehat dan butuh waktu untuk pemulihan dan kemampuan tata kelola pemerintahan yang belum mumpuni, maka kami sarankan
agar Walikota sebaiknya mengambil cuti selama tiga bulan untuk memulihkan kesehatannya sembari belajar tentang tata kelola pemerintahan yang lebih mumpuni,” kata Sri. (A27)
