Medan, Sinata.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pejuang Batak Bersatu (PBB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi berbeda pada Senin, 6 Oktober 2025. Aksi tersebut akan dilaksanakan mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai, dengan titik sasaran Kantor Bupati Kabupaten Pakpak Bharat serta Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Dairi.
Dalam surat pemberitahuan resmi yang diterima redaksi Sinata.id, massa yang akan diturunkan diperkirakan mencapai 100 orang. Mereka akan membawa mobil komando, sound system, spanduk, dan perlengkapan aksi lainnya.
DPP Sapma PBB menyampaikan sejumlah poin tuntutan dalam aksi tersebut, antara lain:
1. Pemeriksaan Sekretaris Daerah Pakpak Bharat
Meminta Kapolres Pakpak Bharat dan Kejaksaan Negeri Dairi untuk memanggil dan memeriksa Sekda Kabupaten Pakpak Bharat terkait realisasi penggunaan anggaran tahun 2024. Tuntutan ini mencakup belanja rumah tangga Kepala Daerah, belanja rumah tangga Wakil Kepala Daerah, pengadaan kendaraan dinas, serta anggaran di DPRD dan Sekretariat Daerah.
2. Transparansi Anggaran
Mendesak Kapolres dan Kejaksaan Negeri Dairi untuk memastikan Sekda dan pihak terkait menjelaskan secara rinci rencana anggaran belanja (RAB) yang diduga bermasalah.
3. Evaluasi Jabatan
Meminta Bupati Pakpak Bharat melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dianggap tidak transparan serta membuka peluang terjadinya indikasi korupsi.
4. Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Aparat penegak hukum diminta bersikap tegas dalam menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu.
Ketua DPP Sapma PBB, Devin Hutabarat, S.Kom, menegaskan aksi ini dilakukan demi kepentingan publik dan mendorong penegakan hukum yang bersih. “Kami berharap aparat penegak hukum benar-benar serius mengusut penggunaan anggaran daerah. Jangan ada lagi praktik yang merugikan rakyat,” tulis Devin dalam surat tersebut.
Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Riko Silaban selaku Koordinator Lapangan dan Hendrawan Sinaga sebagai Koordinator Aksi.
Surat pemberitahuan aksi ini juga ditembuskan ke beberapa pihak, antara lain Kejati Sumut, Bupati Pakpak Bharat, Kapolres Pakpak Bharat, Kajari Dairi, hingga media online.
Dengan adanya aksi ini, publik menantikan respons dari pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat maupun aparat penegak hukum terhadap isu yang disoroti mahasiswa Pejuang Batak Bersatu.(A27).
