Pakpak Bharat, Sinata.id — Aktivis Pildo Juniper Sinamo rencanakan menggelar aksi kedua pada Jumat, 10 Oktober 2025, setelah aksi pertama pada Senin (6/10) di Kantor Bupati – DPRD Pakpak Bharat, untuk mendesak transparansi anggaran dan tindak lanjut atas sejumlah tuntutan masyarakat.
Dalam surat pemberitahuan bernomor 05/GMPB/10/2025, yang ditujukan kepada Kapolres Pakpak Bharat, disebutkan bahwa aksi ini dilaksanakan atas nama Gabungan Masyarakat Pakpak Bharat dan etnis Suku Pakpak.
Pildo Juniper Sinamo bertindak sebagai penanggung jawab, koordinator sekaligus orator aksi, dengan Amir Solin sebagai pendamping orator.
Aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai ini bersifat damai, dengan membawa alat peraga berupa satu spanduk, sepuluh poster, serta menggunakan pengeras suara. Jumlah massa disebut hanya satu orang (demo tunggal), namun juga membuka kemungkinan dukungan hingga 50 orang.
Pildo: “Masyarakat Rindu Kepemimpinan yang Hadir di Tengah Mereka”
Dalam pernyataannya, Pildo Juniper Sinamo menegaskan bahwa masyarakat Pakpak Bharat merindukan sosok pemimpin yang hadir langsung di tengah rakyatnya.
“Kami bukan mencari keributan, tapi menagih kehadiran dan tanggung jawab. Anggaran daerah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tercatat di atas kertas,” ujar Pildo dalam keterangannya kepada Sinata.id
Baca juga:
Pria di Pakpak Bharat Demo Tunggal, Tuntut Bupati Mundur dari Jabatan
Ia juga meminta Kapolres Pakpak Bharat untuk tetap mengawal jalannya aksi dengan aman dan tertib, serta berharap Bupati dan DPRD memberikan tanggapan terbuka atas aspirasi tersebut.
Surat pemberitahuan aksi tersebut ditandatangani langsung oleh Pildo Juniper Sinamo di Sindea pada 6 Oktober 2025, dengan tembusan kepada Kapolda Sumatera Utara, Kejati Sumut, Bupati Pakpak Bharat, Ketua DPRD Pakpak Bharat, insan pers, dan pihak terkait lainnya.
Aksi ini menjadi kelanjutan dari rangkaian penyampaian aspirasi masyarakat Pakpak Bharat yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta kehadiran nyata pemerintah daerah di tengah masyarakat.
Dalam surat tuntutannya, Pildo menyampaikan sejumlah poin penting tuntutannya, antara lain:
1. Menagih tindak lanjut Pemerintah Pakpak Bharat atas tuntutan aksi sebelumnya pada 6 Oktober 2025.
2. Meminta rincian belanja makan-minum di pendopo rumah dinas Bupati dengan pagu anggaran sebesar Rp 837.869.400 tahun 2024, yang dinilai tidak seimbang dengan aktivitas Bupati yang jarang berada di daerah.
3. Mempertanyakan belanja bahan-bahan lain di Sekretariat Pakpak Bharat sebesar Rp 1.849.431.760 tahun anggaran 2024, yang diduga terdapat kejanggalan.
4. Mendesak Polres Pakpak Bharat untuk membantu masyarakat meminta klarifikasi dan melakukan proses hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
5. Menanyakan komitmen DPRD Pakpak Bharat atas hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait tuntutan aksi sebelumnya.
6. Mengapresiasi Polres Pakpak Bharat atas kepedulian sosial dan kemanusiaan dalam menjaga situasi daerah tetap kondusif serta memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. (A27)
