Simalungun, Sinata.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) gelar Forum Grup Diskusi (FGD) di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Selasa (21/10/2025).
FGD diadakan untuk membahas penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) periode 2025-2045.
Kegiatan dihadiri perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Simalungun, termasuk perwakilan dari Dinas Perkim Sumatera Utara dan peserta dari berbagai daerah yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Acara dibuka oleh Asisten Administrasi dan Umum, Akmal H Siregar, yang mewakili Sekretaris Daerah.
Dalam sambutannya, Akmal menekankan penting dan strategisnya RP3KP sebagai acuan dalam pengembangan sistem perumahan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun.
Dokumen itu diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan hunian layak dan permukiman yang sehat.
“Kami berharap dapat menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, sehingga rancangan RP3KP yang disusun mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat,” ujar Akmal H Siregar.
Akmal mengajak semua peserta untuk berdiskusi secara aktif dan konstruktif, memberikan saran, serta membangun kesepahaman dalam strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan.
Sementara itu, Perwakilan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Wilayah Sumatera 2, Yuni Srisawitri, menyampaikan bahwa perumahan yang layak dan penataan permukiman adalah salah satu pilar penting pembangunan nasional.
Melalui RP3KP, pemerintah berupaya menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan yang terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Penyusunan dokumen RP3KP ini diharapkan menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun program perumahan serta pemukiman yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah,” katanya.
Yuni menambahkan, pihaknya berkomitmen memberikan dukungan dari segi kebijakan, pendampingan, maupun fasilitas pembiayaan agar pembangunan di berbagai daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Dinas PKPP Kabupaten Simalungun, Djamahaen Purba menjelaskan, FGD merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen RP3KP sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Simalungun.
“Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik perangkat daerah, akademisi, maupun pengembang,” kata Djamahaen Purba.
Forum diisi dengan pemaparan materi terkait penyusunan RP3KP oleh konsultan perencana dari CV Artek Utama, disampaikan Ar Achmad Rivai Harahap. Sesi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang interaktif.
Djamahaen Purba berharap melalui forum yang diisi dengan diskusi dan pertukaran pandangan, dokumen RP3KP dapat disempurnakan.
Saran dan rekomendasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sehingga dokumen ini menjadi pedoman yang komprehensif dalam mengarahkan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Simalungun hingga dua dekade ke depan.(*)
