Sinata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka secara transparan data pemerintah daerah (Pemda) yang diduga menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito di bank. Pernyataan tegas itu ia lontarkan usai munculnya laporan bahwa ada 15 pemerintah daerah yang masih menempatkan anggaran mereka di deposito, alih-alih membelanjakannya untuk kepentingan publik.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut, dirinya telah mengecek langsung ke sejumlah bank dan memastikan tidak ada dana Pemprov Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito. Karena itu, ia menilai perlu ada klarifikasi terbuka agar publik tidak salah menilai kinerja pemerintah daerah.
“Saya tantang Pak Menkeu untuk buka data dan fakta daerah mana saja yang simpan dana berbentuk deposito. Karena saya sudah cek, tidak ada dana Pemprov Jabar yang demikian,” tegas Dedi, dikutip Rabu (22/10/2025).
Menurut KDM, transparansi menjadi kunci agar tidak muncul kesan seolah-olah seluruh daerah “menimbun uang” dan tidak mampu membelanjakan anggaran. Ia menilai, setiap daerah memiliki kondisi fiskal yang berbeda, dan banyak di antaranya telah bekerja keras mempercepat penyerapan anggaran.
“Kalau memang ada daerah yang menyimpan uangnya dalam deposito, umumkan saja secara terbuka. Jangan sampai muncul opini negatif terhadap daerah yang sudah bekerja baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, tudingan tanpa dasar seperti itu bisa merusak reputasi daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga: Pemuda di Bandung Rekayasa Aksi Begal, Nekat Lukai Diri Sendiri Demi Judol
Dedi juga menilai, pernyataan Menkeu Purbaya cenderung menyudutkan daerah-daerah tertentu, seolah mereka tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Ia khawatir, opini semacam itu akan berdampak terhadap daya dukung fiskal dan memperlambat laju pembangunan daerah.
“Kalau disamaratakan, itu tidak adil. Bisa membuat daerah yang sudah bekerja dengan baik ikut tercoreng,” tegasnya.
Oleh karena itu, Dedi mendesak Kementerian Keuangan agar mengumumkan secara resmi daftar daerah yang masih menempatkan dananya dalam deposito. Menurutnya, kejelasan data sebesar Rp200 triliun hingga Rp234 triliun yang disebut tersimpan di perbankan sangat penting untuk diketahui publik.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri pada 20 Oktober 2025, Menkeu Purbaya memang menyoroti lambatnya realisasi APBD triwulan III 2025. Ia menyebut 15 pemda masih menyimpan dana dalam bentuk deposito dengan total mencapai Rp234 triliun.
Dari data yang disebutkan, Pemprov DKI Jakarta tercatat menempati urutan pertama dengan dana Rp14,6 triliun, sementara Pemprov Jawa Barat disebut berada di urutan kelima dengan Rp4,1 triliun.
Namun, pernyataan itu langsung dibantah keras oleh Dedi Mulyadi, yang menegaskan bahwa Jawa Barat tidak termasuk dalam kategori daerah yang menyimpan uang rakyat dalam deposito.
Dedi menekankan pentingnya keadilan dalam komunikasi publik antara pusat dan daerah. Ia berharap Menkeu bersikap bijak dan tidak menggeneralisasi semua pemerintah daerah dalam isu pengelolaan keuangan.
“Umumkan secara terbuka daerah mana saja yang belum membelanjakan uangnya dengan baik. Itu penting agar daerah yang sudah bekerja keras tidak ikut terseret tuduhan,” pungkasnya. [zainal/a46]
