Sinata.id – Pemerintah Aceh resmi menggandeng dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Keterlibatan lembaga internasional ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Kedua lembaga tersebut bukan nama baru bagi Aceh.
Pengalaman panjang UNDP dan UNICEF dalam pendampingan pascatsunami 2004 menjadi salah satu pertimbangan utama Pemerintah Aceh menggandeng mereka kembali dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi kali ini.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa upaya pemulihan saat ini melibatkan kekuatan besar dari berbagai elemen.
Baca Juga: Bareskrim Selidiki Jejak Gelondongan Kayu Diduga Pemicu Banjir Bandang Tapteng
Hingga kini, tercatat sebanyak 77 lembaga dengan total 1.960 relawan telah terdaftar dan aktif dalam penanganan bencana, sebagaimana data Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.
Para relawan tersebut berasal dari beragam organisasi nirlaba, baik lokal, nasional, maupun internasional.
Pemerintah Aceh memperkirakan jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih akan terus bertambah seiring dengan perkembangan situasi di lapangan dan kebutuhan penanganan yang semakin luas.
“Pemerintah Aceh akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam pemulihan daerah terdampak dengan supervisi langsung dari pemerintah pusat. Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap bersatu, bangkit bersama, dan membangun kembali Aceh agar lebih kuat pascabencana,” ujar Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).
Baca Juga: 1 Dari 2 Pelaku Penembakan Pantai Bondi Ditembak Mati
Sejumlah lembaga kemanusiaan yang telah bergabung dalam Desk Relawan BNPB Aceh antara lain Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta berbagai organisasi lainnya yang turut berkontribusi di lapangan.
