Medan, Sinata.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Togap Simangunsong mengikuti rapat koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, serta evaluasi situasi pascademonstrasi.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan berlangsung secara hybrid, baik daring maupun luring, dari ruang Sumut Smart Province lantai 6, Senin (8/9/2025).
Usai rakor, Wagub Sumut menegaskan pentingnya langkah cepat seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Surya menekankan, isu harga kebutuhan pokok, khususnya cabai merah dan beras, menjadi perhatian serius yang harus segera diantisipasi.
“Segera lakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan instansi terkait untuk menangani masalah inflasi dan kemiskinan. Pastikan distribusi serta ketersediaan beras sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian turut menyampaikan perkembangan situasi terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025.
Tercatat, sebanyak 228 aksi terjadi di 35 provinsi, kabupaten, dan kota. Tito menyebut kondisi saat ini sudah mulai mereda.
“Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Ia menyebutkan, untuk mencapai target penurunan kemiskinan hingga 5 persen pada 2029, diperlukan pengurangan angka kemiskinan sebesar 0,86 persen setiap tahun.
“Pada 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta orang, sedangkan kategori miskin ekstrem tercatat 2,38 juta orang,” jelas Muhaimin.
Menurutnya, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi, antara lain penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, peningkatan kapasitas pekerja migran, serta penciptaan peluang usaha baru.
Selain itu, perbaikan infrastruktur dasar dan rehabilitasi rumah tidak layak huni juga menjadi bagian dari upaya menurunkan kantong-kantong kemiskinan.
“Secara umum, hampir seluruh provinsi menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan ekstrem,” tambahnya. (SN7)
