Pematangsiantar, Sinata.id – Melalui sidang paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Wali Kota Pematangsiantar atas Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025, Selasa 9 September 2025, Anggota DPRD Pematangsiantar melalui fraksinya masing-masing, soroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pematangsiantar.
Kinerja Dinas PUTR jadi sorotan, seiring masih banyaknya jalan berlubang dan telah memakan korban, rendahnya serapan anggaran, keberadaan kabel optik yang semakin menjamur, kualitas drainase, dan sulitnya berkoordinasi dengan Kepala Dinas (Kadis) PUTR Kota Pematangsiantar Sofian Purba SSos.
Pada sidang paripurna, sejumlah fraksi dengan tegas meminta Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi untuk mengevaluasi jabatan Kadis PUTR yang diemban Sofian Purba Ssos. Sejumlah fraksi lainnya tidak secara langsung meminta untuk dievaluasi.
Sementara hari ini, Rabu 10 September 2025, juga melalui sidang paripurna dewan, Wali Kota Pematangsiantar diberi kesempatan untuk menjawab (menjelaskan) permintaan anggota dewan yang telah disampaikan kemarin.
Hanya saja, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi “mengelak” dari permintaan fraksi untuk mengevaluasi jabatan Kadis PUTR dari Sofian Purba, dengan tidak menjawab atau tidak menanggapi permintaan dimaksud.
Padahal, pada sidang paripurna kemarin, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat secara tegas meminta wali kota untuk mengevaluasi jabatan Kadis PUTR saat ini.
“Sulitnya berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUTR untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat perihal banyaknya jalan yang berlubang dan sudah memakan korban. Untuk itu kami memohon nomor HP saudara wali kota, berhubung tidak bisa dihubunginya nomor HP saudara pejabat Dinas PUTR. Berdasarkan fakta diatas kami meminta kepada saudara walikota untuk mengevaluasi Kepala Dinas PUTR,” ucap juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Alponso Sinaga.
“Fraksi Demokrat melihat masih rendahnya serapan anggaran yang ada di Dinas PUTR, dan kami melihat masih berjalannya pemasangan tiang fiber optik tanpa adanya dasar hukum yang jelas, untuk itu kami meminta kepada saudara wali kota agar mengevaluasi kinerja dari pada kepala dinas yang terkait,” ucap Polma Oliver Sihombing, juru bicara Fraksi Demokrat.
Sementara, sama seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nurani Keadilan juga menyoroti kondisi jalan berlubang dan genangan air. Fraksi ini Dinas PUTR diminta untuk mampu bekerja sama mengatasi persoalan tersebut, agar potensi terjadi kecelakaan dapat teratasi.
Kemudian, Fraksi Nurani Keadilan mempertanyakan keberadaan kabel optik yang dipasang sembarang, sehingga mengundang protes dari warga. Untuk itu, wali kota diminta untuk menghentikan pemasangan kabel optik di Kota Pematangsiantar.
Sedangkan Fraksi Golkar Indonesia meragukan kualitas drainase yang ada. Sehingga meminta Dinas PUTR untuk meningkatkan kualitas drainase di Kota Pematangsiantar. “Dinas PUPR agar meningkaktan kualitas drainase di Kota Pematangsiantar, karena sering terjadi banjir atau genangan air di beberapa tempat apabila turun hujan,” ungkap Rini Silalahi, selaku juru bicara Fraksi Golkar Indonesia.
Terhadap sorotan anggota dewan tersebut, sebagian wali kota menanggapinya dengan menyampaikan akan menjadi perhatian atau akan ditindaklanjuti, tanpa menjelaskan secara detail (spesifik) langkah yang akan tempuh oleh Pemko Pematangsiantar.
Sementara terkait kabel optik, wali kota mengklaim telah menindaklanjuti rekomendasi dewan, dimulai dengan pendataan tiang fiber optik. (*)
