Sinata.id – Provinsi Aceh diselimuti kegelapan (blackout). Setelah ramai soal polemik pelat nomor kendaraan Aceh–Sumut, kini warga Serambi Mekkah harus menghadapi masalah serius, pemadaman listrik yang meluas sejak Senin sore, 29 September 2025.
Hingga Selasa, 30 September, aliran listrik di sebagian besar daerah belum juga pulih sepenuhnya. Kondisi ini memicu gelombang keluhan dari masyarakat karena aktivitas harian lumpuh, mulai dari penerangan, kebutuhan air bersih, hingga akses internet yang terputus.
Wardani, warga Lamteumen Barat, Banda Aceh, mengaku listrik di rumahnya padam sejak Senin sore.
“Sempat nyala sebentar, lalu mati lagi. Arusnya juga naik turun, bikin takut alat elektronik rusak,” keluhnya.
Tak hanya itu, pemadaman berjam-jam membuat suplai air ikut terhenti karena pompa tak bisa berfungsi.
“Air enggak jalan, masak susah, internet pun hilang. Rasanya benar-benar lumpuh,” tambahnya.
Keluhan serupa juga datang dari pelaku usaha kecil.
Seorang penjahit di Kutabaro mengaku merugi besar karena lebih dari 11 jam tak bisa mengoperasikan mesin jahit listrik.
Menanggapi keresahan masyarakat, pihak PLN Unit Induk Wilayah Aceh menyatakan tim teknis masih bekerja keras memulihkan pasokan listrik. Manager Komunikasi & TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan proses penormalan dilakukan secara bertahap.
“Kami terus melakukan investigasi penyebab utama gangguan dan berupaya mempercepat pemulihan di lapangan,” jelasnya.
Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan aliran listrik benar-benar normal di seluruh wilayah Aceh.
Polemik ini ikut menjadi sorotan tokoh masyarakat. Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr. Taqwaddin, menyebutkan bahwa masalah kelistrikan merata hampir di seluruh kabupaten/kota, kecuali Pulau Simeulu dan Pulau Weh yang tidak terhubung dengan jaringan Sumatera Utara.
“Gangguan ini mengacaukan kehidupan rakyat dan layanan publik. Kalau masalahnya interkoneksi dengan Sumut, sudah saatnya Aceh punya sistem mandiri,” tegas Taqwaddin yang juga Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor.
Ia menilai, solusi tak bisa sekadar langkah teknis, melainkan butuh strategi politik. “Gubernur Aceh dan perwakilan DPR/DPD RI harus turun tangan menemui Menteri ESDM dan Dirut PLN. Ini persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan berlarut,” ujarnya.
Sejumlah legislator asal Aceh, seperti Dek Gam dan Azhari Cage, disebut sudah merespons dan akan membawa masalah ini ke rapat bersama PLN dan Kementerian ESDM.
Di lini media sosial, warganet juga meluapkan kekecewaan. Pegiat media sosial, Yusalfi Nyakman, menyindir lambannya solusi.
“Masalah listrik di Aceh ini sudah bertahun-tahun. Kok tidak selesai-selesai? Apakah tidak ada pemimpin yang peduli?” tulisnya. (A46)
sumber: jawapos
