Tapanuli Tengah, Sinata.id – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Selasa (2/9/2015).
Massa yang didominasi pemuda dan masyarakat ini mulai berkumpul sejak pagi hari di Lapangan GM Panggabean sebelum bergerak menuju kantor dewan. Dengan membawa spanduk dan satu unit mobil bak terbuka, para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian di depan gerbang utama DPRD.
Beberapa spanduk yang dibawa memuat kritik keras terhadap kinerja legislatif, di antaranya bertuliskan: “Wakili Suara Rakyat, Bukan Suara Tuanmu,” “Jalankan Fungsi Kontrol, Bukan Fungsi Menghambat,” dan “Wakil Rakyat Sudah Tidak Lagi Mengutamakan Kepentingan Rakyat.”
Dalam orasinya, Riski Endah menilai DPRD Tapteng gagal menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Ia menuding lembaga tersebut hanya sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan membahas hal-hal kecil yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Di tengah kondisi ekonomi dan pembangunan daerah yang masih banyak persoalan, DPRD justru lebih mementingkan penambahan serta pemberian tunjangan,” tegas Riski. Ia menambahkan, pihaknya menolak segala bentuk penambahan fasilitas maupun tunjangan bagi anggota dewan, khususnya DPRD Tapteng.
Riski juga menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan masyarakat dan pemuda atas sikap DPRD yang dinilai abai terhadap kepentingan rakyat. “Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi dewan penindas rakyat,” serunya, yang langsung disambut yel-yel “Hidup Rakyat Indonesia” dari massa aksi.
Sementara itu, Doni Dwi Prabowo, orator lainnya, menyebut DPRD Tapteng telah kehilangan legitimasi publik. Menurutnya, kegagalan dewan dalam mengawal kepentingan masyarakat berpotensi menimbulkan instabilitas pemerintahan daerah.
“Kami mendesak DPRD Tapteng segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jika tidak, rakyat akan terus menyuarakan perlawanan di jalanan,” ujar Doni.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta DPRD agar serius menindaklanjuti dugaan kasus penggelapan aset daerah serta dugaan penyalahgunaan Dana PEN. Menanggapi hal itu, tiga anggota DPRD Tapteng, yakni Deni Herman Hulu, Antonius Hutabarat, dan Josua Habeahan hadir menemui pengunjuk rasa.
Aksi yang mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI itu berlangsung hingga sekitar pukul 14.15 WIB. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa kemudian meninggalkan lokasi dengan tertib. (A1)
