Sinata.id – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, akhirnya angkat bicara soal mahalnya harga beras di pasaran. Ia menegaskan, lonjakan harga bukan disebabkan kebijakan pemerintah yang menugaskan Bulog menyerap beras petani, melainkan akibat ulah para pemain di rantai pasok yang sengaja memainkan harga demi keuntungan pribadi.
Amran menegaskan bahwa lonjakan harga tersebut bukan akibat kebijakan penyerapan beras oleh Bulog. Menurutnya, justru langkah itu adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo itu agar gabah dibeli Rp6.500 per kilogram. Tapi Bulog hanya mampu menyerap sekitar 8 persen dari total produksi nasional, bukan semuanya seperti yang dikira sebagian pihak,” ujar Amran, dikutip Kamis (24/10/2025).
Baca Juga: Mulai 2026, Guru Honorer Terima Insentif Rp400 Ribu per Bulan!
Bulog Hanya Kuasai 8 Persen, Sisanya Dipegang Swasta
Amran menjelaskan, hingga 20 Oktober 2025, Bulog telah menyerap 3,002 juta ton beras dari dalam negeri. Jumlah itu hanya setara 8,74 persen dari total produksi nasional yang diperkirakan mencapai 34,34 juta ton.
Sisanya, 92 persen, dikuasai oleh pihak swasta. Karena itu, ia menilai tidak adil jika kenaikan harga beras dituding sebagai akibat dari kebijakan penyerapan pemerintah.
Permainan di Tengah Rantai Pasok
Lebih jauh, Amran menyebut faktor utama di balik naiknya harga beras adalah ulah para “middle man” atau pemain di rantai pasok yang mengambil keuntungan berlebih.
“Masalahnya ada di tengah. Ada pihak yang memainkan harga dan tidak punya semangat merah putih. Ini sama seperti kasus minyak goreng dulu, pasokan cukup, tapi harga tetap naik,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan data FAO dan BPS, produksi beras Indonesia tahun ini justru tergolong tinggi. Artinya, masalah bukan pada stok, melainkan pada distribusi dan perilaku spekulan yang mempermainkan harga.
Pemerintah Siap Bertindak Tegas
Amran menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang bermain dalam rantai pasok pangan.
“Sekarang sudah ada buktinya. Bukan omongan kosong. Kasus pupuk saja ada puluhan tersangka, untuk beras ada 41. Kita tidak main-main, semua ditindak,” ucapnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberi arahan agar seluruh komoditas pangan strategis dijaga stabilitasnya, baik dari sisi stok maupun harga di masyarakat.
Harga Beras Mulai Turun, Situasi Mulai Membaik
Data terbaru Panel Harga Pangan menunjukkan adanya perbaikan. Pada awal September, hanya 98 kabupaten/kota yang harga beras premiumnya sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi).
Namun hingga minggu ketiga Oktober, jumlahnya meningkat 16,32 persen menjadi 114 kabupaten/kota.
Hal serupa juga terjadi pada beras medium: dari 252 kabupaten/kota di awal September, kini naik menjadi 290 kabupaten/kota yang sudah sesuai HET — peningkatan 15,07 persen. [zainal/a46]
