Simalungun, Sinata.id – Anggota DPRD Sumatera Utara, Darma Putra Rangkuti melaksanakan Reses I, Masa Sidang II Tahun 2025 di Nagori Adil Makmur dan Nagori Talun Saragih di Kecamatan Bosar Maligas, serta di Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Kamis 9 Oktober 2025.
Pada reses itu, sejumlah masyarakat yang mengikuti reses anggota dewan tersebut, meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ataupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melakukan perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang selalu dikeluhkan warga.
“Kami harap, kehadiran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara membawa perubahan di desa kami. Kami berharap di nagori kami (Nagori Adil Makmur) ada puskesmas, sehingga pelayanan kesehatan di tempat kami bisa terjangkau,” kata salah seorang warga.
Sementara, di Nagori Talun Saragih warga lainnya berharap perbaikan jalan yang menghubungkan 5 nagori. Karena sebelumnya Dinas PUTR Kabupaten Simalungun telah berjanji akan melakukan perbaikan jalan di nagori tersebut sepanjang 6 kilometer.
“Dulu waktu akan dilaksanakan Pilkada, kepala Dinas PUTR Simalungun pernah berjanji akan melakukan perbaikan jalan yang menghubungkan 5 nagori serta ke Kabupaten Batu Bara. Ternyata sampai sekarang sudah bulan 10 belum juga ada perbaikan. Kita harapkan, aspirasi kami diserap dan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun,” kata Zaenal salah seorang warga Talun Saragih.
Di Kelurahan Kerasaan I, Adi meminta agar Pemprovsu membawa aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan lintas Pematangsiantar-Perdagangan yang kondisinya sudah rusak parah. Terutama di Kerasaan I dan Nagori Marihat Bandar.
“Bapak tadi kalau melintas di jalan Siantar-Perdagangan, jalannya gimana pak? Rusak kan? Makanya kami harap bapak sampaikan aspirasi kami supaya jalan itu diperbaiki supaya perekonomian masyarakat juga lancar,” katanya.
Menanggapi hal itu, Darma Putra Rangkuti menjelaskan, lembaga DPRD merupakan lembaga legislatif yang tugasnya menyerap aspirasi dari masyarakat, serta melakukan pengawasan program pemerintah sebagaimana legislasi yang telah ditetapkan.
“Aspirasi dari masyarakat pastinya akan kita sampaikan dalam rapat resmi bersama lembaga eksekutif. Kita tahu memang kalau kondisi infrastruktur kita kurang baik. Bukan berarti pemerintah tak peduli, tapi semua ada tahapannya dan pastinya kita akan bawa apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” ungkapnya usai kegiatan. (SN11)
