APBK 2026 Aceh Singkil Masih Menggantung, Dua Fraksi DPRK Menolak

Aceh Singkil, Sinata.id - Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 belum dapat disahkan setelah dua fraksi di DPRK menyatakan penolakan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (8/4/2026).

Penolakan tersebut disampaikan oleh Fraksi Sahabat dan Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya (GPB), sementara satu fraksi lainnya menyatakan menerima rancangan anggaran tersebut.

Akibat tidak tercapainya kesepakatan dalam rapat paripurna, pengesahan APBK 2026 pun terpaksa ditunda. Pimpinan sidang memutuskan untuk menskor rapat dan merencanakan konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi sebelum melanjutkan pembahasan.

Penolakan kedua fraksi tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai terlalu tinggi dan sulit direalisasikan. Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah program yang dianggap belum menjadi prioritas, seperti pengadaan mobil dinas di tengah kondisi daerah yang masih dalam tahap pemulihan pascabanjir.

Selain itu, persoalan pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan, seperti jalan dan fasilitas pascabanjir, juga menjadi perhatian dalam penolakan tersebut. Sejumlah anggota dewan menilai anggaran seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, suasana sempat diwarnai perdebatan antaranggota dewan terkait sejumlah kebijakan yang diajukan dalam Raqan APBK. Meski demikian, jalannya sidang tetap berlangsung dalam koridor yang berlaku.

Sementara itu, satu fraksi yang menyatakan menerima Raqan APBK menilai bahwa rancangan anggaran tersebut tetap perlu disahkan untuk mendukung jalannya pemerintahan dan program pembangunan daerah.

Hingga saat ini, DPRK Aceh Singkil bersama pihak eksekutif masih akan melakukan pembahasan lanjutan guna mencari solusi atas perbedaan pandangan tersebut, agar pengesahan APBK dapat segera dilakukan.

Keterlambatan pengesahan APBK ini juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak, mengingat anggaran daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (SN8)