Riyadh, Sinata.id – Harapan akan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza kembali terguncang. Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab dan sejumlah negara mitra melontarkan kecaman keras atas aksi Israel yang dinilai berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata. Pelanggaran itu disebut telah menimbulkan korban jiwa dan melukai lebih dari 1.000 warga Palestina, sekaligus mengancam jalur perdamaian yang sedang dibangun.
Dalam pernyataan bersama yang dipimpin Riyadh dan dilaporkan Kantor Berita Saudi (SPA), dikutip Senin (2/2/2026), para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, dan Turki menyebut situasi ini sebagai eskalasi serius yang berpotensi memperlebar konflik dan merusak stabilitas kawasan.
Mereka menilai, tindakan tersebut bukan hanya mencederai kesepakatan, tetapi juga mengguncang kepercayaan internasional terhadap proses de-eskalasi yang tengah berlangsung.
Sikap tegas ini memperkuat pernyataan serupa yang sehari sebelumnya disuarakan Qatar, Yordania, dan Mesir. Ketiga negara itu memperingatkan bahwa pelanggaran berulang dapat menggagalkan upaya meredakan konflik dan membuka kembali siklus kekerasan di Timur Tengah.
Menurut para menteri, krisis ini terjadi pada momen yang sangat krusial, ketika komunitas internasional tengah mendorong fase lanjutan dari inisiatif perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Dalam pernyataan tersebut, ditegaskan bahwa pelanggaran gencatan senjata adalah ancaman langsung terhadap jalur politik yang sedang dibangun. Jika terus berlanjut, langkah ini dikhawatirkan menggagalkan upaya menciptakan kondisi Gaza yang lebih aman dan manusiawi.
Para pihak menyerukan kepatuhan penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan tahap berikutnya dari proses perdamaian.
Para menteri mendesak seluruh pihak yang terlibat untuk bertindak bertanggung jawab, menahan diri secara maksimal, menjaga keberlangsungan gencatan senjata, serta menghindari tindakan yang dapat melemahkan diplomasi.
Mereka juga meminta langkah nyata untuk mempercepat pemulihan dan rekonstruksi awal Gaza, agar warga sipil dapat kembali mengakses kebutuhan dasar dan bantuan kemanusiaan.
Menutup pernyataan, para menteri menegaskan kembali komitmen kolektif terhadap perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan. Mereka menekankan bahwa solusi harus berlandaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, sesuai hukum internasional, resolusi PBB, serta prinsip Inisiatif Perdamaian Arab. [a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.