Jakarta, Sinata.id - Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan ketahanan energi terkuat di dunia.
Bahkan, berdasarkan laporan JP Morgan Asset Management, Indonesia menempati posisi kedua secara global.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat.
Ia menekankan bahwa sektor energi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat pertahanan negara di tengah dinamika geopolitik global.
“Indonesia dinilai oleh JP Morgan menjadi negara terbaik kedua di dunia yang mempunyai ketahanan energi,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Dalam laporan Eye on the Market, JP Morgan Asset Management menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia.
Indonesia berada di posisi kedua, di bawah Afrika Selatan dan di atas Tiongkok.
Menurut Bahlil, capaian tersebut tidak lepas dari kekuatan produksi energi domestik, khususnya minyak dan gas bumi (migas), serta cadangan batu bara yang masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Selain itu, potensi energi baru dan terbarukan juga menjadi penopang penting dalam menjaga kemandirian energi nasional.
Dari subsektor migas, ketahanan energi Indonesia turut didukung oleh realisasi lifting minyak pada 2025 yang mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per hari (bph).
Pada 2026, target tersebut ditingkatkan menjadi 610 ribu bph.
Untuk menjaga tren tersebut, pemerintah terus mendorong optimalisasi produksi melalui penerapan teknologi lanjutan, reaktivasi sumur idle, serta eksplorasi wilayah baru, terutama di kawasan timur Indonesia.
Salah satu temuan terbaru berasal dari sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur.
Eksplorasi yang dilakukan oleh ENI dan Sinopec ini mengungkap potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat.
“Ini akan mulai produksi pada 2028-2029,” kata Bahlil.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga berupaya menekan impor energi, salah satunya melalui pengembangan biodiesel hingga B50 yang ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026.
Dengan kebutuhan solar sekitar 40 juta kiloliter per tahun, implementasi B40 hingga B50 diyakini mampu menghapus impor solar untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.