Sinata.id - Sebanyak 35 juta keluarga tidak mampu akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat senilai Rp300 ribu per bulan selama Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan mencapai Rp900 ribu per keluarga.
Jelang penghujung tahun 2025, kabar gembira datang bagi jutaan keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia.
Pemerintah memastikan penyaluran BLT Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025.
Artinya, setiap keluarga penerima manfaat akan membawa pulang total Rp900 ribu hingga akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program BLT ini merupakan tambahan dari Kartu Sembako Reguler yang selama ini berjalan. Pemerintah ingin memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok.
“Program ini menargetkan lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam Desil 1 hingga 4, sesuai Data Sosial Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Airlangga, Sabtu (18/10/2025).
Ia menambahkan, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat kecil, khususnya menjelang momentum akhir tahun yang kerap dibarengi peningkatan kebutuhan rumah tangga.
Di Luar BLT Reguler Kemensos
Airlangga menegaskan, BLT Kesejahteraan Rakyat ini tidak menggantikan bantuan reguler yang sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Sebelumnya, Kemensos rutin menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 20,88 juta keluarga setiap bulannya.
“Tambahan BLT ini bersifat komplementer, bukan pengganti. Jadi masyarakat penerima PKH dan sembako masih tetap menerima haknya seperti biasa,” tegasnya.
Penyaluran Dimulai 20 Oktober 2025
Pemerintah memastikan penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara bertahap melalui dua mekanisme besar, yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Airlangga memastikan, proses distribusi akan dimulai pada Senin, 20 Oktober 2025.
“Semua sistem sudah siap, baik dari sisi data penerima maupun infrastruktur penyaluran. Pemerintah ingin memastikan tidak ada keterlambatan,” jelasnya.
Dengan sistem ganda itu, masyarakat di perkotaan maupun pelosok desa diharapkan tetap bisa mengakses bantuan dengan mudah dan transparan.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.