Pematangsiantar, Sinata.id – Upaya antisipasi terhadap potensi bencana terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar.
Berbagai langkah ditempuh, mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga pemasangan rambu peringatan di wilayah rawan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap, mengatakan pihaknya secara rutin turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Kegiatan tersebut juga menyasar komunitas serta para pelajar.
“Kami secara rutin memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebencanaan. Selain itu, kami juga memasang papan pengumuman di lokasi rawan bencana yang berisi imbauan agar masyarakat lebih waspada,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Program Kelurahan Tangguh Bencana
Selain sosialisasi, BPBD Pematangsiantar juga mendorong peningkatan ketahanan masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana.
Saat ini, program percontohan telah diterapkan di dua kecamatan, yakni Siantar Barat dan Siantar Sitalasari.
“Di dua kecamatan tersebut kami membentuk lembaga Kelurahan Tangguh Bencana. Kami juga memberikan sosialisasi kebencanaan serta menyiapkan peralatan yang dapat digunakan masyarakat untuk penanganan awal ketika terjadi bencana,” jelas Dedi.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 BPBD berencana memperluas program tersebut dengan menambah dua kecamatan lain sebagai lokasi percontohan.
“Saat ini masih dalam tahap diskusi dan kajian untuk menentukan wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana lebih tinggi,” katanya.
Koordinasi Antisipasi Pohon Tumbang
Dedi juga menanggapi meningkatnya kejadian pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang di sejumlah wilayah Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, BPBD telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan langkah antisipasi.
“Harapannya, pohon yang sudah tua dan berpotensi tumbang dapat segera dipangkas. Namun sesuai prosedur, BPBD memberikan rekomendasi kepada PKP. Selanjutnya PKP melakukan monitoring dan setelah mendapat izin dari DLH, barulah pohon tersebut dapat ditebang,” terang Dedi. (SN14)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.