Jakarta, Sinata.id — Warga yang tinggal di kawasan sekitar sumur migas terus menanggung polusi, kebisingan, serta dampak kerusakan lingkungan lainnya. Hanya saja mereka, nyaris tidak pernah merasakan manfaat ekonomi yang sepadan.
Kondisi seperti itu menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana. Ia menilai Program Pengembangan Masyarakat atau Corporate Social Responsibility (PPM/CSR) perusahaan migas masih jauh dari kebutuhan masyarakat dan kerap hanya menjadi kegiatan formalitas (seremonial).
Dewi mengungkapkan, keluhan masyarakat terkait kondisi lingkungan hampir selalu ditemui di setiap daerah yang disambangi Komisi XII DPR RI. Mulai dari Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatera.
Menurutnya, keluhan warga tidak sejalan dengan klaim perusahaan mengenai pelaksanaan program CSR.
Ia menilai skema CSR saat ini terlalu fokus pada pencitraan perusahaan, bukan pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
“Sering kali yang diperhatikan hanya pegawai perusahaan yang kebetulan berasal dari daerah tersebut, sementara warga yang tinggal di ring satu justru diabaikan,” ujar Dewi pada Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Kepala SKK Migas dan 14 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), beberapa waktu yang lalu.
Dewi menegaskan, masyarakat membutuhkan program yang relevan dan berkesinambungan, bukan bantuan sesaat seperti paket sembako yang manfaatnya cepat hilang.
Padahal, lanjutnya, warga sudah mengajukan proposal resm. Misalnya budidaya ikan atau ternak ayam yang dinilai wajar dan potensial, tetapi tidak mendapat tanggapan dari perusahaan.
“Hal sederhana seperti itu mungkin terlihat kecil bagi perusahaan, tetapi bisa menjadi sumber penghidupan atau biaya pendidikan bagi warga,” imbuhnya.
Dewi mendorong SKK Migas dan seluruh KKKS untuk memperbaiki pola komunikasi, mempercepat respons, dan memastikan setiap program pengembangan masyarakat benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan warga.
Ia berharap, keberadaan industri migas tidak hanya meninggalkan jejak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang adil bagi masyarakat sekitar.
“Tolong dipahami, sesuatu yang terlihat kecil bagi perusahaan bisa sangat berharga bagi mereka yang hidup berdampingan dengan aktivitas eksplorasi migas,” tutur politisi dari Partai Golkar tersebut. (*)
