Pematangsiantar, Sinata.id – Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masuk ke Sumatera Utara (Sumut) mencapai Rp 11 triliun. Namun perolehan itu dinilai belum maksimal. Karena masih ada yang belum mendata UMKM di daerahnya.
Demikian dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution saat mengikuti acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) se-Indonesia, Selasa 21 Oktober 2025.
Acara seremoni akad massa itu sendiri dipusatkan di Dyandra Convention Center Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Gubsu bersama bupati dan wali kota se Sumut mengikutinya secara daring, dari Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubsu menyampaikan soal kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD).
Dengan penyesuaian itu, pemerintah daerah, kata Boby, harus berinovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah, memaksimalkan sektor investasi melalui pemanfaatan KUR dan KPP.
Dampak penyesuaian dana TKD dari pemerintah pusat, membuat pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut berkurang sekira Rp 9 triliun.
Sementara di sisi lain, tutur Bobby, Provinsi Sumatera Utara ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi, antara 6,8 persen hingga 7,2 persen.
“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini. Salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,” ujar Bobby.
Lebih lanjut Bobby mengatakan, realisasi KUR di Sumut saat ini berada di posisi kelima nasional, dengan total penyaluran Rp 11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan.
Padahal, secara jumlah penduduk dan pelaku UMKM, Sumut seharusnya memiliki potensi lebih besar, bila dibandingkan dengan Sulawesi Selatan.
“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,” tandas Bobby.
Pada kegiatan akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melakukan akad massal KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby.
Saat ini, lanjutnya, pemanfaatan KUR juga semakin diperluas, agar lebih mudah diakses masyarakat.
Katanya, selain untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR juga dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sedangkan KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan.
“Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” jelas Bobby. (*)
