Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey meminta pemerintah merancang kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara matang dan terukur.
Permintaan ini disampaikan menanggapi wacana penerapan WFH sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika global yang berpotensi berdampak pada ekonomi nasional.
Menurut Bey, kebijakan tersebut perlu disusun dengan perencanaan yang jelas agar tidak menimbulkan masalah baru, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengapresiasi usulan WFH yang dinilai dapat membantu menekan konsumsi BBM, terlebih menjelang periode libur panjang seperti Idulfitri dan Nyepi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa efektivitas pelayanan publik tidak boleh dikorbankan.
“Pemerintah perlu menghitung secara detail potensi penghematan BBM, sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan optimal meski WFH diterapkan,” ujarnya, Senin (16/3/2026).
Bey juga menekankan pentingnya penentuan instansi atau kementerian yang dapat menerapkan WFH, mengingat jumlah ASN yang cukup besar dan karakter tugas yang berbeda-beda.
Menurutnya, tidak semua sektor dapat menjalankan sistem kerja dari rumah, sehingga diperlukan pengaturan yang selektif dan berbasis kebutuhan.
“Perlu ditentukan instansi mana saja yang bisa menerapkan WFH, termasuk durasi pelaksanaannya, agar kebijakan ini efektif dan terukur,” katanya.
Ia berharap kebijakan yang dirancang nantinya mampu memberikan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik kepada masyarakat. (A18)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.