Medan, Sinata.id – Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah pandangan umum dan masukan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut dipaparkan dalam Sidang Paripurna DPRD Medan yang digelar secara daring, Selasa (2/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Rajuddin Sagala dan Zulkarnain. Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap mengikuti sidang dari rumah dinas wali kota di Jalan Sudirman.
PKS: Infrastruktur dan Keadilan Pajak
Fraksi PKS melalui Doli Indra Rangkuti mengapresiasi langkah Pemko Medan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggelar bimbingan teknis penilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
“Kami berharap kegiatan ini dapat menciptakan keadilan dalam penilaian PBB, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani,” ujar Doli.
Selain itu, PKS juga menekankan agar alokasi anggaran perubahan APBD memprioritaskan perbaikan jalan dan drainase hingga ke tingkat lingkungan. Menurutnya, infrastruktur dasar berpengaruh langsung terhadap kenyamanan masyarakat dan mampu mengurangi risiko banjir.
Gerindra: Optimalisasi Pajak Daerah
Fraksi Gerindra melalui Tia Ayu Anggraini menilai Ranperda Perubahan APBD menjadi wujud akuntabilitas keuangan dan transparansi tata kelola pemerintahan.
“Pemko Medan perlu menyusun strategi jitu untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kami juga ingin mengetahui kendala yang dihadapi serta langkah konkret yang akan dilakukan,” tegas Tia Ayu.
NasDem: Penurunan Pendapatan dan Dukungan UMKM
Fraksi Partai NasDem melalui Afif Abdillah menyoroti penurunan target pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan yang semula lebih dari Rp7,6 triliun, setelah perubahan menjadi sekitar Rp6,9 triliun.
“Kami memahami kondisi ekonomi saat ini sehingga langkah penyesuaian perlu dilakukan. Namun, program prioritas harus tetap berjalan dengan percepatan dan kesinambungan,” ungkap Afif.
NasDem juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fraksi ini mendorong Pemko Medan agar lebih fokus memberi bantuan bagi UMKM sekaligus memperkuat evaluasi program Jaminan Kesehatan Semesta (UHC).
“Kami mendukung penuh program UHC Premium yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Karena itu, kami ingin mengetahui progres persiapannya agar segera dirasakan masyarakat,” tambah Afif.
Sebelum paripurna ditutup, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima dokumen pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan yang diserahkan Ketua DPRD Wong Chun Sen. (A27)
