Sibolga, Sinata.id – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Sibolga, Jalan S. Parman, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi tersebut, para peserta membawa spanduk bertuliskan “Indonesia Darurat Demokrasi, Mahasiswa Menggugat” sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan pemberian tunjangan mewah bagi anggota DPR RI.
Massa aksi terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sibolga–Tapanuli Tengah (Tapteng), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sibolga–Tapteng, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sibolga–Tapteng, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.
Secara bergantian, sejumlah orator menyampaikan tuntutan. Rahmad Hidayat Panggabean menegaskan, DPR RI seharusnya lebih memperhatikan kondisi rakyat, bukan mengutamakan kepentingan pribadi. “Jangan hanya sibuk menaikkan anggaran untuk kepentingan sendiri, termasuk tunjangan mewah,” ujarnya.
Selain menolak kebijakan tunjangan DPR, mahasiswa juga mendesak Kapolri dan Kapolda Sumut untuk mundur karena dianggap gagal melindungi kebebasan berpendapat. Mereka menyoroti kasus jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Medan.
Wali Okto menyebut situasi bangsa, termasuk di Sumut, tengah menghadapi kondisi sulit. Sementara itu, Irsan Palupi mendesak DPRD Sibolga agar meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan dalam menyerap suara masyarakat.
Lena menambahkan, DPRD Sibolga perlu memperketat pengawasan terhadap berbagai aktivitas ilegal seperti bom ikan, pukat trawl, perjudian, dan tawuran yang dinilai mengganggu pertumbuhan ekonomi serta merusak ketertiban umum.
Aksi mahasiswa tersebut akhirnya diterima langsung oleh Ketua DPRD Sibolga, Ansyar Afandi, didampingi sejumlah anggota dewan dan Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta.
Afandi menegaskan, pihaknya tidak pernah mengusulkan kenaikan tunjangan mewah. Ia bahkan menyebut DPRD Sibolga telah melakukan efisiensi dengan pemangkasan anggaran hingga 50 persen akibat defisit.
“Kami diberi amanah untuk menampung aspirasi rakyat. Kota Sibolga tetap harus dijaga dalam suasana aman dan damai tanpa tindakan anarkis,” tegasnya. (A1)
