MENU
Fraksi Gerindra DPRD Siantar: Di Bawah Wesly Silalahi Kinerja OPD Tak...
WA FB
Pematangsiantar

Fraksi Gerindra DPRD Siantar: Di Bawah Wesly Silalahi Kinerja OPD Tak Berjalan Semestinya

R Editor : Redaksi Sinata | 20 Nov 2025 | 17:42 WIB
Fraksi Gerindra DPRD Siantar: Di Bawah Wesly Silalahi Kinerja OPD Tak Berjalan Semestinya
Juru bicara Fraksi Gerindra Chaeruddin Lubis saat membaca pandangan Umum Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Pematangsiantar tentang Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar mengenai APBD 2026, Kamis, 20 November 2025.

Pematangsiantar, Sinata.id - Fraksi Gerindra DPRD Pematangsiantar menyebut di bawah kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD/dinas) tidak berjalan semestinya.

Hal ini terungkap dalam Pemandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar tentang APBD 2026, yang dibacakan Juru bicara Fraksi Gerindra Chaeruddin Lubis dalam Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar, Kamis, 20 November 2025.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Pematangsiantar meminta Wali Kota Pematangsiantar untuk lebih berinovasi guna mendapatkan anggaran dari kementerian, melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD), dan menekan kebocoran penerimaan PAD.

Hal ini disampaikan Fraksi Gerindra menanggapi adanya pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp 190 miliar pada APBD 2026.

Chaeruddin mengatakan Fraksi Partai Gerindra telah melakukan pengamatan secara objektif dan hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa pembangunan membutuhkan keselarasan, kerja sama, dan persatuan seluruh stakeholder.

"Kami masih melihat di bawah kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi, kinerja OPD tidak berjalan dengan semestinya," kata Chaeruddin.

Di sisi lain, kata Chaeruddin, kita menyaksikan program masih dijalankan dengan pola-pola yang buruk, serampangan, sehingga mengakibatkan keributan di sana sini.

"Dan ini tentu saja membutuhkan sikap kepemimpinan dan keteladanan yang baik," ujarnya.

Ia melanjutkan, Fraksi Gerindra sengaja mendengungkan masalah ini karena sepanjang tidak terdapat keselarasan antara wali kota dan wakil wali kota, eksekutif dan legislatif, pemerintah dan pengusaha, pemerintah dengan rakyat, maka membicarakan angka-angka APBD 2026 tetap saja tidak bermakna apapun untuk masyarakat luas.

"Terlebih di tengah tantangan ketersediaan anggaran yang semakin minim," ucapnya.

Ia melanjutkan, Fraksi Gerindra memandang pentingnya inisiatif dari segenap OPD untuk mencari peluang program melalui APBN.

"Kreativitas juga dibutuhkan agar anggaran yang minim tetap dapat memiliki makna di hati rakyat," ujar Chaeruddin. []

ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.