Tapanuli Tengah, sinata.id – Keputusan Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk menghentikan beasiswa bagi putra-putri daerah berprestasi menuai kecaman dari Fraksi Gerindra DPRD Tapteng. Bahkan, fraksi tersebut mengancam akan melaporkan kebijakan ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Deni Herman Hulu, mengungkapkan bahwa pada hari Rabu, 14 Juni 2025, pihaknya menerima aduan dari sejumlah mahasiswa, perwakilan penerima beasiswa.
Para mahasiswa tersebut mengeluhkan bahwa beasiswa untuk semester 8 mereka tidak lagi dibayarkan oleh Pemkab Tapteng dengan alasan efisiensi anggaran.
Hal yang paling disesalkan oleh Deni Hulu, efesiensi anggaran yang menjadi dalih pihak Pemkab Tapteng terlalu di dramatisir. Padahal sepengetahuannya, efesien yang ditekankan Presiden Prabowo, tidak berimbas ke bidang pendidikan dan kesehatan.
“Saya selaku Ketua Fraksi Gerindra merasa prihatin dan akan menyampaikan kondisi ini ke wilayah dan juga ke DPP Gerindra. Karena Partai Gerindra sangat mendukung peningkatan pendidikan dan kesehatan. Untuk itulah kami akan suarakan ini lewat Partai Gerinda sampai ke Bapak Presiden Prabowo,” tukas Deni.
Dia berjanji akan memperjuangkan nasib putra-putri Tapteng ini. Karena, dia mengaku dapat merasakan perasaan para mahasiswa dan orangtua yang beasiswanya dihentikan. Apalagi bagi mahasiswa yang berada di semester akhir.
“Semoga apa yang kami perjuangkan membuahkan hasil untuk masa depan anak-anak Tapteng yang berprestasi, demi mewujudkan Tapteng Naik Kelas,” ungkapnya.
Sementara itu, Saidil Pasaribu (21) mahasiswa semester 8 UINSU menjelaskan bahwa penghentian beasiswa di era kepemimpinan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu tersebut mereka peroleh dari Abdul Hamid Tanjung, bagian Kesra Pemkab Tapteng. “Beasiswa dihentikan karena adanya efesiensi anggaran,” tuturnya. (*)
