Sinata.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu di Istana Kepresidenan, Jumat pagi (17/10/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, keduanya membahas isu yang saat ini tengah memantik gelombang keluhan dari berbagai kepala daerah, termasuk pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Purbaya mengakui bahwa Gibran menyampaikan langsung aspirasi yang datang dari para gubernur dan bupati/wali kota yang merasa keberatan dengan kebijakan pemotongan anggaran tersebut.
“Beliau menyampaikan keresahan para pimpinan daerah yang anggarannya dipotong. Mereka menyuarakan hal yang sama seperti yang ramai kemarin,” ujar Purbaya.
Selain soal anggaran TKD, diskusi juga merembet pada kondisi ekonomi nasional yang tengah bergerak dinamis. Gibran sebagai Wakil Presiden disebut aktif memantau dampak kebijakan fiskal hingga ke tingkat daerah.
Baca Juga: DPR Bentuk Panja Bongkar Mafia Narkoba di Dalam Lapas
Purbaya tak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi terganggunya program daerah akibat pemotongan anggaran. Namun, ia berpesan agar pemerintah daerah tidak panik dan lebih dulu membenahi tata kelola belanja.
“Saya minta Pemda merapikan belanja pada triwulan pertama tahun depan. Setelah itu kita evaluasi, apakah serapan anggarannya bagus atau tidak, ada kebocoran atau tidak. Nanti di triwulan ketiga, kita hitung ulang,” jelasnya.
Purbaya juga menyebutkan bahwa Gibran mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal nasional. Bahkan, menurutnya, Wapres mendorong komunikasi pemerintah pusat agar tetap terbuka dan apa adanya.
“Daerah jangan terlalu cemas. Pesan beliau, kita jaga stabilitas nasional sama-sama. Dan beliau juga mendukung kalau saya bicara blak-blakan,” kata Purbaya.
Isu pemangkasan anggaran TKD sebelumnya memang memicu gelombang protes. Sepekan terakhir, belasan gubernur dari berbagai provinsi datang langsung ke Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan keberatan mereka. Di antara mereka hadir Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoand, yang mewakili suara daerah-daerah di luar Jawa.
“Pemotongan TKD ini sangat memberatkan. Dampaknya bukan hanya ke pembangunan infrastruktur seperti jembatan, tapi juga gaji tenaga PPPK,” tegas Sherly saat ditemui wartawan, Selasa (7/10/2025) lalu.
Sherly menyebut pemangkasan tersebut akan berdampak pada penyusutan APBD hingga 20–60 persen. Kondisi ini dinilai mengancam jalannya program prioritas daerah.
Nada keberatan senada juga datang dari Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris. Ia menegaskan bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan merupakan upaya resmi pemerintah daerah untuk mencari solusi.
“Dampaknya luar biasa bagi APBD 2026. Daerah yang fiskalnya lemah, dengan PAD rendah, benar-benar terpukul. Bahkan penggajian PPPK pun ikut terancam,” ujar Al Haris.
Meski keberatan terus mengalir, hingga kini pemerintah pusat tetap menegaskan bahwa kebijakan pengetatan fiskal tak bisa dihindari akibat tekanan ekonomi global. [zainal/a46]
