Jakarta, Sinata.id – Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar deklarasi gerakan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dari kalangan sipil maupun purnawirawan aparat negara.
Sejumlah tokoh yang terlihat hadir antara lain Said Didu, Marwan Batubara, Laksamana TNI (Purn) Muryono Aladin, Muhammad Rizal Fadilah, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, serta Komjen Pol (Purn) Oegroseno.
Dalam deklarasi tersebut, Mayjen TNI (Purn) Soenarko selaku perwakilan GMKR menyampaikan lima poin tuntutan yang disebut sebagai sikap politik organisasi. Salah satu poin menekankan ajakan kepada masyarakat untuk bersatu menjaga kedaulatan rakyat sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“GMKR juga mendorong agar pihak-pihak yang dinilai telah menyerahkan atau melemahkan kedaulatan rakyat kepada kelompok tertentu dimintai pertanggungjawaban,” sebut Soenarko .
Selain itu, organisasi ini menyerukan agar politisi, aparat negara, serta tokoh masyarakat tidak terlibat dalam praktik yang dianggap merugikan kepentingan publik.
Dalam tuntutannya, GMKR turut meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah-langkah penataan pemerintahan, khususnya terhadap unsur-unsur yang dinilai menghambat upaya penguatan kedaulatan rakyat.
Pada bagian akhir pernyataan sikap, GMKR mengemukakan sejumlah langkah yang dinilai perlu ditempuh melalui jalur hukum dan politik. Di antaranya adalah dorongan proses hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta tuntutan reformasi institusi kepolisian.
Deklarasi GMKR berlangsung melalui penyampaian orasi dan pembacaan pernyataan sikap oleh para tokoh yang hadir. Hingga kegiatan berakhir, acara dilaporkan berlangsung tertib dan kondusif.
Sementara itu, pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan GMKR hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. (SN9)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.