Ia memperkirakan jumlah dana infaq cukup besar jika dikalkulasikan. “Kita logikakan saja, misalnya masing-masing anak kasih seribu tiap hari dikali 1.300 siswa, itu juga kemana laporannya,” katanya.
Menurut dia, sistem pengutipan dilakukan melalui ketua kelas atau perwakilan siswa. “Misalnya aku ketua kelas, aku jalan ngutip, ‘ayok infaq kalian’, nanti kuserahkan ke guru yang kebetulan mengumpulkan di kantor pagi hari. Tapi berapa jumlahnya, kita enggak tahu,” jelasnya.
Bahkan, katanya, wali kelas yang siswanya memberikan infaq dalam jumlah kecil bisa mendapat teguran dari pihak sekolah.
“Kalau wali kelas kurang memotivasi siswanya, infaqnya sedikit, itu ditegur oleh pihak sekolah. Misalnya siswa aku cuma ngumpul Rp20 ribu satu hari, itu ditegur, ‘kok sedikit kali infaq anak-anak,’” ungkapnya.
YEP pun meminta agar pihak sekolah bersikap transparan dalam pengelolaan dana, terutama dana infaq dan komite. “Kalau memang untuk masjid, buatlah saldo ke masjid, umumkan. Supaya jelas uangnya kemana,” tegasnya.
Dia juga mengaku tidak dilibatkan dalam konferensi pers yang digelar pihak sekolah beberapa waktu lalu. “Aku enggak diajak, padahal sudah bolak-balik lewat depan ruangannya, tapi enggak dipanggil. Jadi yang disampaikan itu sepihak,” katanya.
Terakhir dia juga menyoroti Komite Madrasah yang diketahui juga menjabat sebagai pimpinan partai politik di Pematangsiantar.
“Ini datanya dari KPU, kepengurusan tingkat kabupaten/kota Pematangsiantar, Ketua Imran Simanjuntak. SK-nya tahun 2022. Apakah sekarang masih pengurus partai, enggak tahu kita. Tapi dari tahun 2022 itu, beliau sudah jadi Ketua Komite,” pungkasnya. (SN15)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.