Bandung, Sinata.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengungkapkan bahwa lemahnya daya saing industri farmasi nasional bukan disebabkan oleh tidak efisiennya proses produksi.
Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada mahalnya bahan baku serta tingginya biaya produksi di dalam negeri, yang berdampak pada harga obat buatan Indonesia menjadi kurang bersaing dibandingkan produk impor.
Evita menyampaikan bahwa tingginya harga jual obat lokal merupakan konsekuensi langsung dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan produsen dalam proses produksi di Indonesia.
Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin rapat Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian serta jajaran direksi Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma di PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, biaya produksi yang tinggi dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari mahalnya bahan baku hingga keterbatasan akses terhadap bahan produksi.
Kondisi itu secara langsung menekan kemampuan industri farmasi nasional untuk bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.
Oleh karena itu, Evita menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan terukur untuk memperkuat daya saing sektor tersebut.
Selain itu, Evita juga menyoroti faktor energi, khususnya harga gas industri yang masih tinggi, serta kendala pasokan bahan baku yang belum stabil.
Menurutnya, jika berbagai permasalahan di lapangan dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat, maka peluang produk farmasi dalam negeri untuk bersaing dengan produk luar negeri akan semakin terbuka.
Lebih jauh, Evita menekankan masih adanya tumpang tindih kebijakan antar kementerian dan lembaga dalam pengembangan industri nasional.
Ia menilai, penguatan industri tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja karena berkaitan dengan banyak sektor, seperti perizinan lingkungan, AMDAL, dan regulasi lintas kementerian/lembaga lainnya.
Untuk itu, ia mendorong adanya kesamaan komitmen dan kemauan politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan kemandirian industri farmasi nasional. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.