Surabaya, Sinata.id – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja khusus ke Perum Perhutani Jawa Timur untuk melihat langsung kondisi pengelolaan hutan di provinsi tersebut.
Anggota Komisi IV, Sumail Abdullah menyampaikan, tujuan kunjungan untuk memahami situasi lapangan secara nyata. Mengingat Perhutani mengelola sekitar 1,1 juta hektare hutan, yang terbagi antara 300 ribu hektare hutan lindung dan lebih dari 700 ribu hektare kawasan produksi perhutanan sosial.
Sumail menegaskan, Perhutani tidak hanya bertugas menjaga dan melestarikan hutan, tetapi juga dituntut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar serta menyumbang penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Namun, ia mengingatkan bahwa semua pengelolaan harus tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan agar hutan tetap terjaga kelestariannya.
Politisi Fraksi Gerindra ini juga menyoroti adanya kerusakan hutan yang salah satunya dipicu oleh terbatasnya akses masyarakat secara legal ke kawasan Perhutani.
Untuk itu, ia mendorong program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh, termasuk melalui pembinaan, pendampingan, dan edukasi.
“Masyarakat boleh beraktivitas di kawasan tertentu, tetapi harus tetap menjaga tegakan hutan agar tetap lestari,” ujar Sumail Abdullah usai rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, beberapa hari yang lalu.
Lebih lanjut, Sumail menekankan bahwa keterlibatan masyarakat penting untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih besar, seperti banjir dan bencana ekologis akibat kerusakan hutan dan alih fungsi lahan.
“Fokus kita adalah memastikan hutan tetap lestari dan tidak menimbulkan bencana lingkungan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain,” pungkasnya. (A18)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.