Sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Firman berpandangan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) seharusnya menjadi motor penggerak penguatan industri nasional, bukan justru membuka ruang yang berpotensi melemahkan ekosistem otomotif dalam negeri.
Ia pun mendorong agar kebutuhan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih dapat dipenuhi melalui produksi nasional, selama tidak ada kendala mendesak yang benar-benar mengharuskan impor.
“BUMN semestinya menunjukkan keberpihakan pada produk dalam negeri. Jika tak ada alasan rasional yang kuat, rencana ini perlu ditinjau ulang, bahkan dibatalkan,” tandasnya.
Firman memastikan DPR akan mengawasi secara ketat rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa sektor otomotif menyangkut jutaan pekerja serta kepentingan ekonomi jangka panjang Indonesia.
“Keputusan strategis tidak boleh diambil demi kepentingan jangka pendek. Negara harus hadir melindungi industri nasional dan tenaga kerja kita,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah itu. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.