Jakarta, Sinata.id – Rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat dalam kerangka kerja sama dagang bilateral menuai perhatian di parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait komitmen tersebut agar tidak memunculkan spekulasi di tengah publik.
Menurut Johan, Komisi IV akan menyikapi isu ini secara rasional dan berbasis data. Ia menegaskan, kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan impor pangan strategis.
Secara kuantitas, ia mengakui volume 1.000 ton relatif kecil jika dibandingkan dengan total produksi beras nasional. Namun demikian, Johan mengingatkan bahwa komoditas pangan strategis tidak bisa dipandang semata dari besaran angka. Setiap kebijakan impor, sekecil apa pun, berpotensi memengaruhi psikologi pasar dan harga di tingkat petani.
“Kami tidak ingin persoalan ini bergeser menjadi perdebatan politik yang melebar. Fokus kami sederhana, yakni memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak menghambat produksi dalam negeri,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/2/2026).
Ia memastikan Komisi IV DPR RI akan memanggil pihak terkait dalam forum resmi guna meminta penjelasan teknis secara komprehensif. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kebijakan impor tersebut tetap sejalan dengan agenda penguatan swasembada dan kedaulatan pangan yang selama ini menjadi prioritas nasional.
Lebih lanjut, Johan menekankan pentingnya pengawasan ketat dan terukur dalam tata kelola pangan. Stabilitas harga harus dijaga, dan peran Perum Bulog dalam menyerap gabah petani perlu dioptimalkan agar tidak terjadi tekanan harga di tingkat bawah.
“Ketahanan pangan menyangkut kedaulatan bangsa. Perbedaan pandangan politik adalah hal biasa, tetapi urusan pangan tidak boleh terdampak. Kami akan tetap fokus memperkuat produksi nasional dan memastikan petani mendapatkan perlindungan yang layak,” tegas legislator Fraksi PKS tersebut.
Komisi IV, lanjutnya, akan terus mengawal arah kebijakan pangan agar berpihak pada kepentingan rakyat. Di tengah dinamika perdagangan global yang kian kompleks, DPR berkomitmen menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan petani tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan Indonesia. (A18)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.