Jakarta, Sinata.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses pemberian gelar pahlawan nasional agar dilakukan secara objektif dan cermat, atau menerapkan prinsip kehati-hatian.
Kemudian, pengkajian mendalam pada setiap proses pemberian gelar pahlawan nasional, juga harus dilalui, dengan mempertimbangkan secara objektif rekam jejak historis tokoh yang diusulkan agar tidak menimbulkan polemik di Masyarakat.
“Pemberian gelar pahlawan tentu harus melalui proses yang baik dan cermat. Karena ini menyangkut sejarah bangsa dan keteladanan bagi generasi mendatang, maka rekam jejak tokoh dari masa lalu sampai sekarang perlu dicermati secara menyeluruh,” sebut Puan Maharani kepada sejumlah jurnalis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Katanya, setiap usulan pemberian gelar pahlawan harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan kajian yang matang.
Puan menilai penting untuk menelaah kontribusi tokoh terhadap bangsa, termasuk dampak kebijakannya bagi masyarakat luas.
“Hal seperti ini harus dikaji dengan baik, jangan tergesa-gesa. Kita perlu memastikan apakah memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan. Prosesnya harus transparan, terbuka, dan adil,” tandasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, bahwa DPR RI menghormati mekanisme dan prosedur yang dijalankan pemerintah melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Namun, ia mengingatkan agar proses pengusulan hingga penetapan gelar pahlawan dilakukan dengan mengutamakan nilai persatuan dan penghormatan terhadap sejarah nasional.
“Kita semua menghormati prosesnya, tapi juga harus bijak melihat perjalanan bangsa. Gelar pahlawan adalah simbol kehormatan tertinggi negara, jadi harus diberikan kepada mereka yang benar-benar layak tanpa menimbulkan perpecahan,” ucapnya.
Puan juga menilai, perdebatan publik yang muncul belakangan ini, merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap sejarah dan nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, Puan mengajak semua pihak untuk melihat persoalan dengan kepala dingin dan semangat persatuan. (*)
