MENU
Ketua Komisi II DPRD Sebut Pedagang Nyaman, Fakta Kios Darurat Pasar H...
WA FB
Pematangsiantar

Ketua Komisi II DPRD Sebut Pedagang Nyaman, Fakta Kios Darurat Pasar Horas Justru Dikeluhkan

J Editor : Jansen Siahaan | 05 Mar 2026 | 15:53 WIB
Ketua Komisi II DPRD Sebut Pedagang Nyaman, Fakta Kios Darurat Pasar Horas Justru Dikeluhkan
Ketua Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, Hendra Pardede. (sinata)

Pematangsiantar, Sinata.id – Sorotan terhadap pembangunan kios darurat di kawasan eks Gedung IV Pasar Horas, Kota Pematangsiantar, terus bergulir. Meski proyek tersebut telah rampung dan ditempati pedagang, sejumlah persoalan di lapangan masih dikeluhkan.

Pembangunan kios darurat yang disebut menghabiskan anggaran hampir Rp2 miliar dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pedagang.

Beberapa pedagang mengeluhkan kondisi fisik bangunan yang dianggap kurang layak dan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan.

“Kalau melihat anggarannya hampir Rp2 miliar, seharusnya kualitasnya lebih baik. Saat hujan, air masih tergenang karena saluran drainase terlalu dangkal,” ujar seorang pedagang yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Selain persoalan kualitas bangunan, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Informasi yang beredar menyebutkan proyek tersebut telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, sehingga memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, Hendra Pardede, menyatakan fokus pihaknya adalah memastikan pedagang dan masyarakat merasa nyaman.

“Kami di Komisi II berupaya agar masyarakat dan pedagang merasa nyaman. Soal anggaran dan teknis pelaksanaan berada di Dinas PUpR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Lokasi dikelola PD Pasar dan aset sudah diserahkan ke Pemerintah Kota,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari keberadaan kios darurat tersebut. Menurutnya, jika aktivitas parkir kembali normal, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpotensi meningkat.

“Anggaran yang digunakan tentu harus memberikan hasil. Secara teknis itu menjadi kewenangan PUPR. Jika terus diperdebatkan, kapan selesainya? Yang terpenting sekarang bagaimana kios itu membuat masyarakat nyaman,” tegasnya.

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan pantauan Sinata.id, Rabu (4/3/2026), saluran drainase di lokasi belum berfungsi optimal. Air tidak mengalir dengan baik, bahkan beberapa pedagang terpaksa meninggikan lantai kios secara swadaya untuk mengantisipasi genangan saat hujan.

Sebelumnya, Hendra sempat menyampaikan apresiasi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi kios darurat.

ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.