Pematangsiantar, Sinata.id – Kritik tajam datang dari Koperasi Merah Putih (KMP) Kelurahan Tanjung Pinggir terhadap Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Dinas itu dinilai tidak serius menyambut peluncuran program KMP oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin 21 Juli 2025.
Sebab, dari 53 KMP yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Pematangsiantar, hanya dua KMP yang diundang mengikuti acara launching secara nasional tersebut. Acara itu sendiri digelar secara daring, dan dihadiri langsung oleh Presiden.
“Kami merasa disepelekan. Ini agenda besar, langsung dari Presiden, tapi informasinya tidak dibagikan secara adil kepada seluruh KMP. Ini menunjukkan tidak adanya niat baik dari Kadis Koperasi,” ujar Ketua KMP Tanjung Pinggir, Mahadi Sitanggang.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Herbet Aruan, dinilai abai dalam menyampaikan informasi penting kepada seluruh KMP di Siantar. Ia hanya melibatkan dua KMP tanpa penjelasan transparan kepada KMP lainnya.
Sementara itu, foto-foto kegiatan menunjukkan kehadiran Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi bersama sejumlah pejabat Pemko Pematangsiantar. Secara simbolis, kehadiran Wali Kota dianggap bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui KMP.
Namun, minimnya partisipasi KMP yang ada di Pematangsiantar justru menimbulkan tanda tanya besar, katanya. “Kalau memang serius ingin membangun ekonomi rakyat, seharusnya semua KMP dilibatkan, apalagi ini bisa diakses lewat Zoom, ibaratnya nobar. Pemko hanya mengatur tempat yang bisa menampung semua pengurus KMP,” lanjut Mahadi..
Sebelumnya, dalam peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli lalu, Dinas Koperasi juga hanya melibatkan 20 KMP dalam upacara mendengarkan pidato Menteri Koperasi. Meski demikian, jumlah itu dinilai masih representatif, terlebih acara hanya upacara mendengar pidato Menteri Koperasi.
Namun dalam momentum nasional bersama Presiden, ekspektasi pelibatan seluruh KMP lebih besar. Peluncuran ini tidak hanya seremonial, tetapi bagian dari strategi penguatan koperasi berbasis masyarakat yang digagas langsung oleh Presiden. (*)
