Komisi I DPR RI: Pengawasan Frekuensi Penopang Keamanan Nasional

Tangerang, Sinata.id – Di balik lalu lintas pesawat, aktivitas industri, hingga denyut ekonomi di kawasan Banten, ada satu hal krusial yang jarang terlihat namun sangat menentukan, yakni, keamanan spektrum frekuensi radio.

Hal tersebut menjadi sorotan Komisi I DPR RI saat melakukan kunjungan ke Balai Monitoring Frekuensi Radio (Balmon) di Kota Tangerang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memimpin langsung Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) untuk meninjau kinerja Balmon dalam mengawasi penggunaan frekuensi di wilayah yang dinilai memiliki kepentingan strategis nasional.

“Wilayah kerja Balai Monitor Tangerang ini sangat vital. Di dalamnya terdapat bandara, kawasan industri besar, sampai pelabuhan Merak yang menjadi jalur logistik utama,” kata Sukamta usai rapat pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang, Kabupaten Tangerang, Rabu (11/02/2026).

Menurut politisi Fraksi PKS itu, tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas di kawasan tersebut membuat pengawasan frekuensi menjadi kebutuhan mutlak. Bukan hanya soal teknis komunikasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas dan keamanan negara.

Ia menjelaskan, gangguan frekuensi bisa berdampak luas jika menyentuh sektor-sektor strategis. “Bayangkan jika interferensi terjadi pada sistem penerbangan, pelayaran, dinamika sosial politik, atau saat event besar. Efeknya bisa menjalar ke banyak sektor,” ujarnya.

Dalam pemantauan yang dilakukan, Komisi I mencatat bahwa tingkat pelanggaran frekuensi di wilayah tersebut masih tergolong rendah. Meski demikian, Sukamta menekankan pentingnya pendekatan pencegahan agar potensi gangguan dapat ditekan sejak dini.

“Kami mendorong Balai Monitor lebih mengedepankan langkah preventif, sehingga pelanggaran tidak terjadi, dan jika pun ada, tidak berulang,” tegasnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Balmon dalam menangani kasus pelanggaran, termasuk yang melibatkan sinyal dari luar negeri. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan frekuensi bisa datang dari berbagai arah.

“Penggunaan frekuensi untuk kepentingan kriminal tidak mengenal batas negara. Bisa berasal dari dalam, bisa juga dari luar,” ungkapnya.

Ke depan, Sukamta berharap Balmon semakin memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, pertahanan, dan intelijen. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan spektrum frekuensi tetap aman dan tidak disalahgunakan.