Pematangsiantar, Sinata.id – Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar dapat mengelola anggaran APBD 2026 dengan tepat sasaran.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat dengan mitra kerja
komisi pembahasan program dan
kegiatan perangkat daerah mitra kerja komisi pada Ranperda Kota Pematangsiantar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi I Robin Manurung didampingi Wakil Ketua Ilhamsyah Sinaga dan Wakil Ketua Abraham Lumbantobing, di ruang rapat Komisi I, Gedung DPRD Pematangsiantar, Senin (24/11/2025).
Rapat ini merupakan hari kedua pembahasan APBD tahun 2026. Ada enam OPD yang hadir yang menjadi mitra kerja Komisi I.
Keenam OPD yang mengikuti Rapat kerja dengan komisi I yakni :
1. Dinas Kepedudukan dan Catatan sipil (Dukcapil).
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Camat se-Kota Pematangsiantar (8 camat)
4. Dinas Arsip dan Perpustakaan
5. Inspektorat
6. Sekretariat Daerah
Kadis Dukcapil SM Ulina Girsang mengatakan Dinas Dukcapil mengurus akta warga masyarakat sejak lahir dan meninggal dunia.
Kata Ulina, dalam mengelola kegiatan, Dinas Dukcapil harus dilengkapi dengan fasilitas lengkap.
“Karena itu kami berharap agar anggaran pada Dinas Dukcapil lebih diperhatikan lagi,” katanya.
Menanggapi keterangan dan harapan Kadis Dukcapil, Ketua Komisi I memaparkan rapat ditujukan memperbaiki dan menyempurnakan program dengan kegiatan dengan dana anggaran. Sehingga program kegiatan selaras dengan pendanaannya.
Saat rapat dengan Dinas PPKB, Komisi I berharap Kepala Dinas Aulia agar lebih meningkatkan kinerja pegawai. Hal itu mengingat Dinas PPKB langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Sementara itu dalam rapat dengan seluruh camat, Komisi I menegaskan agar seluruh camat benar-benar melaksanakan program kerja yang lebih prioritas.
Komisi I meminta program kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026 lebih ditingkatkan dan mendahulukan program ketahanan pangan bagi daerah yang memiliki wilayah pertanian.
Ketua Komisi I beserta anggota juga menyoroti keberadaan Rukun Tangga dan Rukun Warga (RT/RW) agar di tata kembali, karena hal itu juga menyangkut tentang pendistribusian sejumlah bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu.
Pendataan warga masyarakat yang akan menerima bantuan dari pemerintah agar benar-benar dilaksanakan dan diselaraskan dengan pihak instansi lainnya. Sehingga tidak ada lagi informasi yang negatif dan viral terkait bantuan – bantuan dari pemerintah.
Sementara itu, Kadis Arsip dan Perpustakaan berharap kepada DPRD agar mendukung program kegiatan pelayanan terhadap pengunjung disabilitas . Mengingat fasilitas gedung arsip dan perpustakaan saat ini (kondisi bertangga) agar dilakukan pembenahan.
Dalam rapat dengan Inspektorat, Komisi I berharap agar tim auditor bersikap profesional dalam melaksanakan tupoksinya.
Pendampingan terhadap OPD terkhusus dalam hal penggunaan anggaran agar lebih ditingkatkan, sehingga serapan dana yang ada di setiap OPD dapat berjalan dengan baik dan benar.
Rapat Kerja Komisi I dengan Sekretariat Daerah dan 9 bagian, Komisi I berharap Sekda melakukan pengawasan terhadap program kegiatan dengan jumlah dana anggaran yang akan dipergunakan.
Di hadapan Sekda dan seluruh kepala bagian, Komisi I mengimbau agar program kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh kabag supaya diselaraskan dengan dana yang akan ditetapkan pada APBD 2026.
Sehingga pada akhir tahun penyerapan anggaran dapat tercapai dengan baik dan benar. []
