Komisi IV DPR Dorong Sosialisasi Diversifikasi Pangan dan Evaluasi Peran Bulog

Surakarta, Sinata.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menilai konsep diversifikasi pangan perlu disosialisasikan secara lebih luas, terutama kepada kalangan mahasiswa, guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).

Menurut Slamet, diversifikasi pangan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menambah jenis pangan selain beras, tetapi juga menghidupkan kembali konsumsi pangan lokal yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.

“Diversifikasi pangan perlu terus disosialisasikan. Kita ingin kembali mengenalkan pangan lokal seperti jagung dan singkong yang memiliki keterkaitan historis dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas diversifikasi pangan, Slamet juga menyoroti perubahan peran Perum Bulog setelah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki orientasi bisnis. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pangan nasional ke depan.

Ia menilai keterlibatan Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah saat ini relatif terbatas dibandingkan dengan perannya dalam mekanisme pasar secara keseluruhan. Kondisi tersebut, kata dia, dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan intervensi ketika terjadi gejolak harga pangan.

“Ketika terjadi fluktuasi harga, pemerintah perlu memiliki instrumen yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat,” katanya.

Slamet juga menyoroti pentingnya kejelasan posisi Bulog dalam sistem pangan nasional, terutama setelah terbentuknya lembaga pangan yang baru. Menurutnya, isu tersebut juga menjadi perhatian kalangan akademisi.

Ia menegaskan bahwa tujuan pembangunan sektor pangan tidak hanya berfokus pada pencapaian swasembada, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan yang dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

“Kita ingin swasembada pangan tercapai, namun pada saat yang sama masyarakat juga harus dapat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau,” ujar Slamet. (A18)

Sumber: Parlementaria