Pematangsiantar, Sinata.id - Pemerintah Kota Pematangsiantar menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam rangka Konsultasi Publik Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang, mewakili Wali Kota Wesly Silalahi, di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Rabu (17/12/2025).
Sekda Junaedi menyampaikan, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan masih terjadi, namun lajunya semakin melambat.
Kondisi ini menunjukkan tingginya tingkat kerentanan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan, sementara ketimpangan pendapatan masih sulit ditekan.
Ia menilai, tantangan tersebut perlu dijawab melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan, penajaman program serta penganggaran yang tepat sasaran, dan sinergi nyata lintas pemerintahan, baik dengan pemerintah pusat dan provinsi maupun antarperangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Junaedi juga mengingatkan bahwa rencana belanja daerah akan segera dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya menjadi bagian dari dokumen anggaran tahun 2026.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menelaah kembali program dan kegiatan yang telah disusun agar benar-benar selaras dengan RKA dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam penyusunan anggaran, khususnya oleh Dinas Sosial P3A dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, serta Dinas Pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan. Langkah ini dinilai krusial agar warga dalam kategori kemiskinan ekstrem dapat terakomodasi.
Terkait ketenagakerjaan, Junaedi mendorong perubahan pendekatan dari sekadar pelatihan ke uji kompetensi. Menurutnya, pelatihan harus lebih efektif dengan jumlah peserta terbatas namun durasi dan kualitas ditingkatkan, sehingga benar-benar menghasilkan keterampilan yang mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan menjadikan warga miskin ekstrem sebagai prioritas layanan. Penanggulangan kemiskinan ekstrem, katanya, membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah dengan perlakuan khusus dan intervensi yang terarah.
Bahkan, Junaedi mengusulkan agar sebagian bantuan hibah, termasuk untuk rumah ibadah, dialokasikan bagi masyarakat yang berada pada garis kemiskinan ekstrem sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar Sofie M Saragih menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan menghimpun masukan untuk penyempurnaan RPKD 2025–2029 serta memetakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar lebih fokus, terukur, dan saling bersinergi.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.