Bangkok, Sinata.id – Pemerintah Thailand membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memulai proses menuju pemilihan umum dini setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyerahkan kembali mandat kepada rakyat.
Keputusan tersebut dikonfirmasi Jumat (12/12/2025), hanya sehari setelah Anutin mengumumkannya kepada publik.
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menyebut langkah itu diambil karena kebuntuan politik yang semakin tajam dengan Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar di Parlemen.
Raja Maha Vajiralongkorn mengesahkan dekrit pembubaran dan memerintahkan penyelenggaraan Pemilu dalam kurun 45–60 hari sesuai ketentuan hukum.
Pembubaran Parlemen terjadi di tengah meningkatnya tensi keamanan di perbatasan Thailand–Kamboja.
Bentrokan yang berlangsung sejak awal pekan menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya.
PM Anutin menegaskan bahwa perkembangan politik tidak akan mengganggu operasi militer yang masih berlangsung di lebih dari selusin titik konflik.
Keputusan Anutin mempercepat agenda politik nasional. Pada September lalu, ia menyampaikan rencana pembubaran Parlemen baru akan dilakukan akhir Januari 2026 dengan Pemilu dijadwalkan Maret atau awal April.
Namun perselisihan terbaru dengan Partai Rakyat membuat jadwal tersebut dimajukan.
Siripong menjelaskan bahwa Partai Rakyat menekan pemerintah dengan ancaman mosi tidak percaya setelah tuntutan mereka—termasuk referendum amandemen konstitusi—tidak dipenuhi.
Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menilai Partai Bhumjaithai gagal menjalankan isi kesepakatan politik yang sebelumnya disepakati.
Anutin, yang menjadi perdana menteri ketiga sejak 2023, menghadapi tantangan stabilitas yang berkepanjangan, termasuk tekanan ekonomi akibat tarif Amerika Serikat, utang rumah tangga yang tinggi, serta konsumsi domestik yang menurun.
Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan motif keputusannya: “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.” (*)
