Jakarta, Sinata.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan komitmen Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional untuk memperkuat kemajuan industri perfilman Indonesia.
Salah satu fokus utama yang didorong adalah menjadikan sektor film sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi bangsa.
Hal tersebut disampaikan Lamhot saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/2/2026).
Ia menekankan bahwa Panja akan bekerja secara objektif demi mengoptimalkan peran strategis perfilman nasional.
Menurut Lamhot, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa industri film mampu menjadi motor ekonomi, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Keberhasilan film di pasaran, kata dia, turut berdampak pada meningkatnya aktivitas bioskop dan sektor pendukung lainnya.
RDP tersebut turut dihadiri sutradara ternama Angga Dwimas Sasongko yang mewakili Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI).
Dalam kesempatan itu, Lamhot juga menyoroti persoalan ketimpangan distribusi film nasional, terutama terkait keterbatasan jumlah layar bioskop di berbagai daerah.
Ia mengungkapkan bahwa dari total 517 kabupaten/kota di 38 provinsi, masih banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas layar lebar.
Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dan dicarikan solusi bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di industri perfilman.
Sebagai alternatif solusi, DPR RI mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah daerah, seperti aula atau gedung serbaguna, untuk dijadikan ruang pemutaran film nasional, khususnya di daerah yang belum memiliki bioskop.
Lamhot menambahkan, ketimpangan sebaran bioskop yang masih didominasi Pulau Jawa juga menjadi perhatian Komisi VII. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sekitar 70 persen layar bioskop berada di wilayah Jawa.
Oleh karena itu, Komisi VII mendorong agar masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur mendapatkan kesempatan dan akses yang setara untuk menikmati karya film nasional.
Menurut Lamhot, pemerataan akses tersebut merupakan bagian penting dari upaya memajukan perfilman Indonesia secara inklusif. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.