MBG di Sibolga-Tapteng Diduga Basi dan Berjamur

Tapteng Sinata.id - Pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menuai kritik tajam. Program tersebut diduga menyalahi petunjuk teknis (juknis) setelah ditemukan adanya distribusi makanan dalam kondisi tidak layak konsumsi kepada para siswa.

Forum Masyarakat Adil untuk Semua (FORMAS) mengungkapkan temuan lapangan yang menunjukkan adanya menu makanan yang diduga sudah basi dan berjamur. Selain persoalan kualitas, kuantitas makanan yang disuguhkan juga dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran per porsi yang telah dialokasikan pemerintah.

Ketua FORMAS, Ediyanto Simatupang, menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi oknum mitra yayasan yang ditunjuk sebagai pelaksana program namun diduga tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Menu yang disuguhkan ke siswa tidak masuk akal. Ada temuan makanan diduga berjamur dan basi. Ini jauh dari standar gizi seimbang yang diarahkan BGN," ujar Ediyanto dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

FORMAS menyayangkan sikap perwakilan BGN yang tetap memberikan izin operasional kepada mitra yayasan tersebut. Ediyanto mendesak adanya transparansi terkait proses verifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sibolga-Tapteng yang dinilai belum memenuhi kualifikasi standar.

Baca: http://Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polres Tapteng Ikuti Tanam Raya Serentak 2026

Ia menegaskan jangan sampai program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan kesehatan siswa.

"Pertanyaannya, mengapa dapur yang tidak sesuai juknis dan SOP bisa lolos mendapatkan izin operasional? Apa harus menunggu ada korban keracunan dulu baru bergerak?" tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, FORMAS berencana menyurati BGN untuk meminta audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program di kedua wilayah tersebut. Audit ini diharapkan menyasar mulai dari pihak yayasan, Kepala SPPG, ahli gizi, hingga akuntan yang mengelola anggaran.

Ediyanto meminta Kepala BGN untuk turun langsung meninjau kondisi dapur penyedia makanan di lapangan. Menurutnya, tanggung jawab atas dugaan penyimpangan ini harus dipikul secara kolektif oleh seluruh jajaran perwakilan BGN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.