Publik Menanti Klarifikasi
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Metro terkait tudingan yang mencuat tersebut.
Sikap diam anggota DPRD Pematangsiantar itu justru memunculkan tanda tanya di tengah ramainya perbincangan publik mengenai dugaan mafia proyek APBD di Kota Pematangsiantar.
Surat pengaduan itu diketahui turut ditembuskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD Sumatera Utara, BPKP Sumut, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Government Watch (IGW), hingga sejumlah media nasional dan lokal. (A02)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.