Jakarta, Sinata.id – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berkelanjutan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di sektor transportasi, tanpa membedakan wilayah Barat maupun Timur.
Menurut Misbakhun, dibutuhkan langkah fundamental untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama menyangkut transportasi di daerah rawan pangan dan wilayah timur yang kerap mengalami ketidakpastian pendanaan.
“PMN untuk transportasi laut seperti PELNI maupun transportasi darat seperti DAMRI harus diperlakukan setara. Di Jawa mungkin sudah lancar, tapi di Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku, transportasi darat juga vital dan belum mendapatkan perhatian negara yang memadai,” ujar Misbakhun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Kekayaan Negara dan BP BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (09/02/2026).
Selain itu, Misbakhun menegaskan perlunya fokus pada solusi jangka panjang yang berdampak luas. Ia berharap rapat tidak sekadar menjadi agenda formal atau membahas isu yang sedang viral, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak pada pembangunan wilayah timur.
“Kalau kita bisa memberikan keberpihakan yang konsisten dan berkelanjutan, wilayah timur bisa ikut terangkat secara signifikan,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.