Moody’s dan S&P Warning Skema Ekspor Satu Pintu Prabowo Bisa Tekan Ekonomi RI

Perhatian pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia muncul di tengah tekanan eksternal, termasuk perlambatan permintaan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, Moody’s dan Fitch Ratings telah menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Sementara itu, S&P masih menjadi satu-satunya lembaga pemeringkat utama yang belum mengumumkan hasil tinjauan tahunan Indonesia.

Pemerintah Siapkan DSI sebagai Eksportir Terpusat

Pemerintah menyiapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pelaksana utama skema ekspor satu pintu.

Managing Director Stakeholders Management & Communications BPI Danantara, Rohan Nafas, menjelaskan implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap.

Pada periode 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan menjalankan fungsi administrasi dan pengawasan transaksi ekspor. Pada tahap ini, eksportir masih menjalankan perdagangan seperti biasa, tetapi seluruh transaksi dicatat dan diverifikasi melalui DSI.

Selanjutnya, DSI akan mulai menjalankan fungsi perdagangan penuh dengan membeli komoditas dari eksportir domestik sebelum menjualnya ke pasar internasional.

Skema perdagangan penuh direncanakan mulai berlaku pada Januari 2027 melalui platform digital ekspor yang sedang disiapkan pemerintah.

Pemerintah Ingin Tutup Celah Kebocoran Devisa

Menteri Investasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan pembentukan DSI bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis.

Pemerintah menyoroti praktik under invoicing dan transfer pricing yang diduga menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara selama puluhan tahun.

Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI, Presiden Prabowo menyebut Indonesia diperkirakan kehilangan hingga 900 miliar dolar AS akibat praktik tersebut.

“USD 900 miliar kita hilang. Bayangkan kalau USD 900 miliar kita nikmati dan kita pakai,” kata Prabowo. (A02)