Tak hanya itu, surat pengaduan tersebut juga menyinggung dugaan intervensi terhadap mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
“Korupsi di lingkungan proyek dinilai dilakukan secara sistematis dan berlindung di balik mekanisme pelelangan proyek,” demikian kutipan isi surat pengaduan tersebut.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Metro terkait tudingan yang beredar.
Sikap diam anggota DPRD Kota Pematangsiantar tersebut memunculkan tanda tanya di tengah perhatian publik terhadap dugaan mafia proyek APBD 2026 di Kota Pematangsiantar.
Surat pengaduan itu juga ditembuskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD Sumatera Utara, BPKP Sumut, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Government Watch (IGW), serta sejumlah media nasional dan lokal. (A02)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.