Denpasar, Sinata.id — Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar, menekankan perlunya pengawasan berkesinambungan terhadap ketersediaan bahan pokok, terutama beras dan minyak goreng.
Dengan stok beras nasional yang kini berada di kisaran 3,5 hingga hampir 4 juta ton, ia menegaskan bahwa informasi terkait fasilitas penyimpanan harus selalu diperbarui secara rutin.
Nasril menjelaskan bahwa minyak merupakan komoditas yang sensitif dalam hal distribusi. “Peran sektor swasta saat ini menjadi sangat krusial untuk terus diawasi,” ujarnya.
Ia menilai bahwa fluktuasi harga sering muncul akibat spekulasi yang terjadi ketika data stok tidak diperbarui. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan harga di sejumlah daerah, sehingga diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas.
“Kita tidak ingin pemerintah baru bergerak setelah terjadi gejolak harga,” tegasnya usai memimpin rapat bersama Kemendag dan BUMN Pangan di Denpasar, Jumat (6/12/2025).
Lebih lanjut, Nasril menyoroti pentingnya sistem peringatan dini yang ditunjang dengan pembaruan data secara berkala. Menurutnya, secanggih apa pun teknologi yang digunakan, tetap tidak akan efektif bila data yang masuk tidak real-time. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam metode pengumpulan dan pemantauan data.
Terkait situasi bencana di sejumlah wilayah, Nasril menyampaikan bahwa berbagai kementerian dan lembaga telah menyalurkan bantuan, terutama untuk dua provinsi yang terdampak paling parah. Namun, ia mengakui masih terdapat hambatan, baik dari sisi kecukupan bantuan maupun kendala transportasi akibat longsor dan banjir.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan dalam memastikan kelancaran distribusi bantuan. “Koordinasi antarinstansi harus diperkuat, terutama dalam mengatasi situasi di lapangan,” katanya.
Nasril menambahkan bahwa respons antarprovinsi sejauh ini sangat baik. Ketika satu daerah terkena bencana, provinsi lainnya menunjukkan solidaritas dengan mengirimkan dukungan. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kerja sama yang perlu dijaga untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Dari pemantauan kami, kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam membantu korban bencana semakin meningkat. Namun yang terpenting adalah memastikan proses distribusi bantuan berjalan tanpa hambatan,” tuturnya.
Ia berharap, melalui peningkatan kesiapsiagaan, penguatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, ketahanan pangan maupun respons terhadap bencana di masa depan dapat semakin optimal, sehingga mampu meminimalkan dampak yang mungkin timbul. (*)
